Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Minta Kepala Daerah Tak Saling Menyalahkan Soal Banjir Jabodetabek

Kompas.com - 02/01/2020, 18:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar para kepala daerah tak saling menyalahkan atas kejadian banjir yang terjadi di Jabodetabek dalam dua hari ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo di tengah kunjungannya memberikan bantuan untuk korban banjir di Tangerang dan Bekasi, Kamis (2/1/2020).

Menurut Hadi, harus ada perencanaan yang baik untuk jangka menengah dan panjang secara terpadu yang dilakukan setiap kepala daerah.

"Sehingga kita inginkan, tidak ada lagi kalau ada hal-hal kesalahan, 'ini (banjir) dari kabupaten yang di atas, ini kiriman', dan sebagainya," ujar Hadi.

Baca juga: Kepala BNPB Akui Evakuasi Warga Korban Banjir Lambat

Apalagi, kata dia, Kemendagri sudah mengingatkan sejak awal bahwa saat ini akan mulai memasuki musim penghujan.

Dengan demikian, koordinasi antarinstansi terkait di setiap pemerintah daerah mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Sekretaris Daerah harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

"Dari perencanaan anggaran juga diingatkan dalam Permendagri Nomor 33 kaitannya dengan petunjuk penyusunan APBD bahwa kita harus melakukan mitigasi bencana, kedua menentukan peta rawan bencana, ketiga penyelenggaraan anggaran khususnya dalam keadaan tanggap darurat," kata dia.

Baca juga: Kemendagri Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Tangerang dan Bekasi

"Sehingga ke depannya perlu kita koordinasikan baik antara Pemkot Bogor, Tangerang, Bekasi, Pemprov DKI, serta Kementerian PUPR sehingga perencanaan terintegrasi," lanjut dia.

Diketahui banjir yang melanda Jabodetabek sejak 1 Januari 2020 juga merupakan banjir kiriman dari daerah Bogor karena tingginya intesitas air di Bendung Katulampa.

Selain itu, tingginya curah hujan yang ekstrem juga membuat banjir di pembuka 2020 ini sebagai banjir terparah sepanjang sejarah banjir yang terjadi di wilayah Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com