Kompas.com - 02/01/2020, 12:00 WIB
Suasana di depan rumah tahanan di Gedung KPK Lama, Kamis (2/1/2019) terpantau normal setelah sempat kebanjiran pada Rabu (1/1/2019) kemarin. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana di depan rumah tahanan di Gedung KPK Lama, Kamis (2/1/2019) terpantau normal setelah sempat kebanjiran pada Rabu (1/1/2019) kemarin.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah Tahanan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang lama di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sempat ikut terendam banjir kemarin, Rabu (1/1/2020).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, enam orang tahanan di rutan tersebut sempat dievakuasi karena ketinggian air di rutan mencapai 50 sentimeter.

"Benar (rutan terendam banjir), sekitar pukul 07.00 pagi. (Banjirnya) setinggi lutut, tahanan sementara evakuasi ke lobi," kata Ali saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (2/1/2019).

Ali menuturkan, para tahanan dievakuasi sembari menunggu proses penyedotan air yang dilakukan oleh sejumlah petugas.

Baca juga: Jokowi: Upaya Pengendalian Banjir Jakarta Terhambat Sejak 2017

Pada pukul 18.00 WIB, kata Ali, para tahanan kembali masuk ke selnya masing-masing karena kondisi sudah kembali kondusif.

"Sekarang sudah kembali normal, mas. Semua sudah di tempat semula," ujar Ali.

Ali menambahkan, bila rutan tersebut kembali terendam banjir maka para tahanan akan dievakuasi ke rutan yang ada di Gedung Merah Putih KPK atau rutan di Pomdam Jaya Guntur.

Pantauan Kompas.com, komplek Gedung KPK Lama tempat berdirinya rutan tersebut sudah tidak tergenang air.

Baca juga: Jokowi: Banjir Ini karena Kerusakan Ekologi dan Kesalahan Kita

Namun, terlihat sejumlah mobil yang terparkir di sekitar rutan sedang dibersihkan setelah terdampak banjir, Rabu kemarin.

Diberitakan, hujan yang mengguyur sejak Selasa (31/12/2019) hingga Rabu (1/1/2020), telah mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 16 orang meninggal dunia akibat banjir.

"Saat ini BNPB masih terus melakukan pendataan dari berbagai sumber dan kemungkinan jumlah korban bisa bertambah," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi (Kapusdatinkom) BNPB Agus Wibowo dalam keterangan tertulis, Selasa (2/1/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.