Jokowi Minta BNPB, Pemprov dan SAR Bergerak Bersama Tangani Banjir

Kompas.com - 01/01/2020, 12:44 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019). Presiden menyampaikan hal-hal yang akan pemerintah kerjakan dalam lima tahun ke depan yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo berpidato dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019). Presiden menyampaikan hal-hal yang akan pemerintah kerjakan dalam lima tahun ke depan yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan sejumlah pihak berkoordinasi untuk menanggulangi banjir yang terjadi di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, Rabu (1/1/2020).

Ia meminta Basan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, hingga tim SAR bersama-sama memberikan rasa aman kepada warga.

"Jadi BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama. Untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada warga yang terkena bencana banjir," kata Jokowi di Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (1/1/2020), dikutip dari live streaming Youtube Sekretariat Presiden.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengimbau supaya fasilitas-fasilitas umum segera dinormalisasi.


Baca juga: Jeritan Pedagang di Mal: Mau Banjir Diskon, Malah Banjir Beneran

Sebab, hingga saat ini, beberapa fasilitas umum masih tak beroperasi, seperti Bandara Halim Perdanakusuma, hingga Tol Cikampek dan beberapa titik tol lainnya.

"Saya kira ini harus segera dinormalisasi, sehingga fungsi-fungsi itu kembali menjadi normal," ujar Jokowi.

Paling penting, kata Jokowi, pemerintah pusat dan provinsi harus bekerja bersama-sama untuk menanggulangi banjir ini.

"Karena pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai, misalnya Waduk Cimahi, Waduk Ciawi mungkin baru tahun depan selesai. Tetapi, di luar itu, semuanya harus dikerjakan," ujar Jokowi.

"Saya tadi sudah perintah Menteri PU (Pekerjaan Umum) untuk cek lapangan," lanjutnya.

Hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir di beberapa kawasan sejak Rabu (1/1/2020).

Baca juga: Ini Wilayah yang Listriknya Dipadamkan karena Banjir...

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tujuh kelurahan dari empat kecamatan di Jakarta dilaporkan terendam banjir.

Ketujuh kelurahan itu tersebar di Jakarta Pusat, Selatan, Utara dan mayoritas Jakarta Timur. Ketujuhnya adalah Kelurahan Makasar, Kelurahan Pinang Ranti, Halim Perdana Kusuma, Kampung Melayu, Rorotan, Rawa Buaya, dan Manggarai Selatan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X