Komisi II Akan Panggil Mendagri untuk Minta Penjelasan Kabar Mundurnya Wakil Bupati Nduga

Kompas.com - 31/12/2019, 18:58 WIB
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad. Dok. DPR RIAnggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR bakal memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk meminta penjelasan mengenai kabar mundurnya Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge.

Tito akan dipanggil usai DPR reses, atau pada masa sidang DPR berikutnya di Januari 2020. 

"Kasih kami waktu di DPR untuk mendapatkan penjelasan Mendagri karena pengundurannya belum tentu disetujui," kata anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Kamrussamad, usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2019).

Baca juga: Wakil Bupati Nduga Mengundurkan Diri, Kemendagri: Itu Hak

Kamrussamad mengatakan, ada sejumlah hal yang harus diklarifikasi DPR, terutama terkait alasan mundurnya Wentius yang disebut-sebut karena adanya kekerasan yang dialami warga Nduga.

Bersamaan dengan itu, DPR juga akan menghimpun data-data yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

"Ini memerlukan waktu kita untuk mendapatkan data-data yang lebih konkrit," ujar Kamrussamad.

Selain memanggil Mendagri, Komisi II juga berencana untuk meminta penjelasan dari pemerintah daerah mengenai duduk perkara persoalan ini.

"Tidak menutup kemungkinan kita mengundang Pemda terkait apakah bupati atau gubernurnya untuk mendapat penjelasan tentang latar belakang pengunduran diri jika dipandang perlu oleh Komisi II DPR," kata Kamrussamad.

Sebelumnya, beredar kabar Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge mengundurkan diri dari jabatannya.

Kabar tersebut dikicaukan oleh pengguna Twitter Timur Matahari melalui akun @jayapuraupdate.

Dalam unggahannya, akun tersebut mengatakan, "Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, menyatakan mundur dari jabatannya.. di hadapan masyarakat". Unggahan itu juga disertai tiga foto.

Di tiga foto itu, terlihat seorang pria berkemeja batik hitam dan celana warna senada, bicara di hadapan banyak orang di sebuah tempat yang lapang. Pria itu terlihat bertelanjang kaki dan menggunakan pengeras suara.

Baca juga: Setahun Konflik di Nduga Papua, Ribuan Warga Mengungsi hingga Wakil Bupati Mengundurkan Diri

Wentius Nduga dikabarkan mengundurkan diri karena permintaannya untuk menarik anggota TNI-Polri tak direalisasikan pemerintah pusat, sementara korban sipil terus berjatuhan.

Namun demikian, hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut belum menerima surat pengunduran diri Wentius.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X