Komisi II Akan Panggil Mendagri untuk Minta Penjelasan Kabar Mundurnya Wakil Bupati Nduga

Kompas.com - 31/12/2019, 18:58 WIB
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad. Dok. DPR RIAnggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR bakal memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk meminta penjelasan mengenai kabar mundurnya Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge.

Tito akan dipanggil usai DPR reses, atau pada masa sidang DPR berikutnya di Januari 2020. 

"Kasih kami waktu di DPR untuk mendapatkan penjelasan Mendagri karena pengundurannya belum tentu disetujui," kata anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Kamrussamad, usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2019).

Baca juga: Wakil Bupati Nduga Mengundurkan Diri, Kemendagri: Itu Hak


Kamrussamad mengatakan, ada sejumlah hal yang harus diklarifikasi DPR, terutama terkait alasan mundurnya Wentius yang disebut-sebut karena adanya kekerasan yang dialami warga Nduga.

Bersamaan dengan itu, DPR juga akan menghimpun data-data yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

"Ini memerlukan waktu kita untuk mendapatkan data-data yang lebih konkrit," ujar Kamrussamad.

Selain memanggil Mendagri, Komisi II juga berencana untuk meminta penjelasan dari pemerintah daerah mengenai duduk perkara persoalan ini.

"Tidak menutup kemungkinan kita mengundang Pemda terkait apakah bupati atau gubernurnya untuk mendapat penjelasan tentang latar belakang pengunduran diri jika dipandang perlu oleh Komisi II DPR," kata Kamrussamad.

Sebelumnya, beredar kabar Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge mengundurkan diri dari jabatannya.

Kabar tersebut dikicaukan oleh pengguna Twitter Timur Matahari melalui akun @jayapuraupdate.

Dalam unggahannya, akun tersebut mengatakan, "Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, menyatakan mundur dari jabatannya.. di hadapan masyarakat". Unggahan itu juga disertai tiga foto.

Di tiga foto itu, terlihat seorang pria berkemeja batik hitam dan celana warna senada, bicara di hadapan banyak orang di sebuah tempat yang lapang. Pria itu terlihat bertelanjang kaki dan menggunakan pengeras suara.

Baca juga: Setahun Konflik di Nduga Papua, Ribuan Warga Mengungsi hingga Wakil Bupati Mengundurkan Diri

Wentius Nduga dikabarkan mengundurkan diri karena permintaannya untuk menarik anggota TNI-Polri tak direalisasikan pemerintah pusat, sementara korban sipil terus berjatuhan.

Namun demikian, hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut belum menerima surat pengunduran diri Wentius.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
'DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...'

"DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss..."

Nasional
Gubernur Aceh Minta Maaf atas 'Khilaf Masa Lalu', Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Gubernur Aceh Minta Maaf atas "Khilaf Masa Lalu", Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Nasional
Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Nasional
Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Nasional
Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Nasional
Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Nasional
Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Nasional
Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Nasional
Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Nasional
Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

Nasional
APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Nasional
Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X