Kemendagri Sebut Jelang Pilkada Banyak Penduduk yang Pindah Domisili

Kompas.com - 31/12/2019, 18:05 WIB
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah di Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (25/11/2019) malam. KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIDirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah di Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (25/11/2019) malam.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, pihaknya tidak memberikan data pribadi apa pun kepada pihak terkait di dalam setiap kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

Kemendagri, menurut dia, hanya membantu proses verifikasi data yang diajukan pihak-pihak yang telah bekerja sama, baik itu kementerian/lembaga, BUMN, maupun swasta.

"Itu karena setiap hari ada perubahan data, setiap hari masuk ke dalam database. Untuk itulah mengapa kami tidak memberikan data," ujar Zudan, usai penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan tujuh lembaga di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2019).

"Andai diberikan data, Bapak, Ibu mengambil data dan tidak update lagi, merasa data itu sudah lengkap. Tidak," kata Zudan.

Baca juga: 3 Tantangan Jelang Pilkada: Tata Kelola, Bahaya Medsos, hingga Politik Identitas

Setiap hari, ia menuturkan, tak kurang dari 10.000 penduduk yang melakukan perpindahan domisili di seluruh wilayah Indonesia.

Bila diakumulasikan, dalam sebulan maka ada sekitar 300.000 penduduk yang berpindah dan 3,6 juta penduduk dalam satu tahun.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini bisa meningkat perpindahan mendekati pilkada, pileg, dan pilpres. Jadi orang ingin pulang mencoblos, itu pulang ke kampung halamannya," kata dia.

Pemerintah, menurut Zudan, tidak bisa melarang penduduk yang ingin pindah domisili sewaktu-waktu.

Baca juga: Jelang Pilkada, Kemendagri Prediksi Kondisi Politik 2020 Sangat Dinamis

Pasalnya, hak mereka untuk berpindah dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

"(Misalnya) dia sudah orang Bekasi tetapi ada afiliasi politik di daerahnya, dia pulang dulu, nyoblos. Boleh," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap, agar pihak-pihak yang telah mendapatkan akses untuk memverifikasi data kependudukan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya.

Sebab, setiap data kependudukan yang tersimpan di database Kemendagri dijamin dan dilindungi kerahasiannya berdasarkan UU.

"Karena di balik verifikasi data untuk pengenalan nasabah, untuk mengetahui nasabah dengan baik, kita juga terpikat dengan kode etik dan norma dalam perlindungan data pribadi. Ini juga harus kita jaga," kata Zudan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X