Polisi Sebut Kasus Narkoba Turun 12,03 Persen Dibanding 2018

Kompas.com - 31/12/2019, 11:38 WIB
Ilustrasi narkoba. SHUTTERSTOCKIlustrasi narkoba.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Eko Daniyanto menuturkan, jumlah kasus narkoba yang ditangani polisi pada 2019 mengalami penurunan dibanding tahun lalu.

Tercatat, terjadi penurunan sebanyak 5.443 kasus pada 2019 jika dibandingkan 2018.

“Jumlah kasus narkoba pada tahun 2019 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2018, dari 45.237 kasus menjadi 39.794 kasus dengan penurunan sebesar 12,03 persen,” kata Eko melalui keterangan tertulis, Senin (30/12/2019).

Baca juga: Sepanjang 2019, Polisi Tembak Mati 35 Bandar Narkoba


Menurutnya, penurunan tersebut disebabkan karena gencarnya penegakan hukum di dalam negeri maupun kerja sama dengan negara lain, serta razia yang rutin dilakukan.

Sepanjang 2019, sebanyak 51.196 orang menjadi tersangka kasus narkoba. Dari jumlah tersebut, 131 orang di antaranya merupakan warga negara asing (WNA).

Eko mengatakan, polisi menyita 63,86 ton narkoba beserta 889.179 butir ekstasi.

Jenis narkotika yang paling banyak disita adalah ganja sebanyak 59,76 ton.

Kemudian, polisi menyita sabu-sabu total 4,07 ton.

Baca juga: 7 Polisi Babel Dipecat karena Kasus Narkoba dan Perselingkuhan

Narkoba jenis lainnya yang disita yaitu ratusan ribu butir serta 1,89 kilogram ekstasi, 23,5 kilogram heroin, dan 1,99 kilogram kokain. 

Polisi pun mengklaim telah menyelamatkan jutaan orang dari pengungkapan kasus narkoba tersebut.

“Untuk generasi anak bangsa yang terselamatkan pada tahun 2019 dari penyalahgunaan narkotika sebanyak 29.150.284 jiwa,” ungkap Eko.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X