Krisis Jiwasraya, PKS Minta Kejagung Gandeng KPK-Polri

Kompas.com - 31/12/2019, 05:54 WIB
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid meminta Kejaksaan Agung ( Kejagung) turut melibatkan KPK dan Polri dalam penanganan kasus Jiwasraya.

Menurut dia, diperlukan kerja sama yang baik di antar-lembaga penegak hukum agar krisis Jiwasraya bisa diusut tuntas.

"Betul bahwa Kejaksaan Agung sudah memulai, kami apresiasi, tetapi sebaiknya Kejaksaan Agung juga jangan menampik kerja sama yang kuat dengan KPK dan kepolisian. Supaya masalah ini bisa didekati secara maksimal oleh seluruh pihak sehingga bisa terbongkar tuntas," kata Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2019).

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa 3 Saksi


Hidayat mengingatkan Kejagung agar tidak egosentris demi kepentingan publik. Dia mengatakan, kasus Jiwasraya merupakan masalah besar.

"Enggak perlulah egosentris daripada Kejaksaan Agung yang mengatakan akan menangani sendiri dan tidak akan menyertakan yang lain," ucap dia. 

"Ini masalah yang sangat besar dan kita ingin memulihkan kepercayaan dunia terhadap asuransi di Indonesia melalui kerja yang serius. Kejaksaan Agung silakan membuka diri untuk menerima kerja sama dengan KPK dan kepolisian," ucap Hidayat.

Adapun Kejaksaan Agung bakal memeriksa mantan petinggi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terkait dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan, di manapun mereka, akan dikejar agar kasus tersebut tuntas.

"Nanti akan waktunya akan kami panggil dan kami akan periksa. Di mana pun pasti kami kejar yah," ungkap Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).

Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Adi Toegarisman menuturkan, pihaknya sudah mengajukan pencegahan terhadap 10 orang untuk ke luar negeri. Kesepuluhnya berinisial HR, DYA, HP, MZ, DW, GL, ER, HH, BT, dan AS.

"Enggak ada yang melarikan diri. Kita sudah kirim informasi ke Imigirasi sesuai prosedurnya melalui JAM Intel dan sudah dilakukan pencegahan," kata Adi di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/12).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X