PKS: Pimpinan KPK di Bawah Presiden Bertentangan dengan Prinsip Independen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mardani, dalam draf Perpres KPK yang beredar, salah satunya Pasal 1 Ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan KPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pasal ini, kata dia, bertentangan dengan prinsip lembaga antikorupsi itu sebagai lembaga independen.

"Jika benar bahwa pimpinan KPK berada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden sebagai kepala negara justru bertentangan dengan prinsip lembaga independen," kata Mardani saat dihubungi wartawan, Senin (30/12/2019).

Baca juga: Mahfud MD Persilakan Publik Gugat Perpres KPK

Mardani mengatakan, mestinya keberadaan KPK diperkuat dengan karakter independen.

Ia juga menilai, kepala negara tidak tepat jika membawahi urusan pemberantasan korupsi.

"Fungsi kepala negara juga tidak tepat membawahi pemberantasan korupsi. Apalagi melekat pada satu pribadi yang juga Kepala Pemerintahan dan dimenangkan melalui kompetisi politik," ujar dia. 

Lebih lanjut, Mardani berharap pemerintah tetap teguh menjadikan KPK sebagai lembaga independen dan memperbaiki pasal-pasal dalam draf Perpres KPK yang melemahkan independensi lembaga antirasuah tersebut.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyiapkan peraturan presiden atau perpres baru terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perpres ini akan mengatur mengenai susunan organisasi, tata kerja pimpinan, dan organ pelaksana pimpinan KPK.

Pasal 1 Ayat (1) perpres tersebut berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara".

Baca juga: Kritik Draf Perpres, Demokrat Sebut Presiden Ingin Dikte KPK

Selain itu, ada posisi Inspektorat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perpres tersebut. Inspektorat jenderal KPK diatur dalam Pasal 31 hingga Pasal 34 dalam draf perpres tersebut.

Pasal 32 menyatakan, "Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi".

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, perpres itu sedang diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara.

"Masih dalam proses di Sekretariat Negara. Saya sudah mengecek dan dalam proses," kata Fajdroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/12).