Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun "Jaringan Aman Mandiri", Pemerintah Hindari Penyadapan

Kompas.com - 30/12/2019, 18:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, penyediaan jaringan telekomunikasi internal pemerintah yang dinamakan Jaringan Aman Mandiri (JAM) bertujuan menghindari penyadapan.

"Itu kita akan membuat suatu jaringan, nama sementara ini Jaringan Aman Mandiri, itu jaringan frekuensi dan sebagainya itu belum terkoordinasi dan masih pakai jaringan komersial," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/12/2019).

"Dengan jaringan komersial (sekarang) itu (kalau) kompaninya itu macet, kita ikut macet, dan itu bisa disadap, bisa kena operasi intelijen. Ini mau bikin yang mandiri," kata Mahfud lagi.

Baca juga: Rusia Klaim Berhasil Ciptakan Jaringan Internet Sendiri

Ia mengatakan, penggunaan jaringan telekomunikasi internal tersebut juga bisa mencegah terjadinya penyelundupan, terutama di wilayah perairan.

Sebab, koordinasi antar-aparat keamanan tak akan bocor ke pihak lain sehingga penindakan hukum berlangsung efektif.

"Karena itu bisa meng-cover juga penyelundupan-penyelundupan di laut, itu untuk ekonominya. Lalu keamanan pertahanannya, kita sering kebobolan kalau tidak pakai yang mandiri," kata dia. 

Baca juga: Pemerintah Siapkan Jaringan Telekomunikasi Internal untuk Perlindungan Data

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate mengatakan, sedianya jaringan telekomunikasi internal sudah digunakan oleh TNI.

Kini, pemerintah hendak mengembangkannya untuk digunakan di kementerian dan lembaga.

Johny mengatakan, penggunaan jaringan telekomunikasi internal dapat meningkatkan keamanan data internal pemerintahan.

Namun, Johny mengatakan, pembahasan pengadaan jaringan telekomunikasi internal masih tahap awal sehingga membutuhkan waktu untuk mematangkannya.

"Ya kalau JAM kan kalau aman mandiri security kan idealnya buatan sendiri. Kalau belum bisa buatan sendiri gimana untuk menjaga keamanan dan sekuriti negara itu harus diatur dengan baik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com