Pekerjaan Rumah Penerbangan Nasional untuk Tahun 2020

Sebuah Renungan di akhir tahun 2019....

DI PENGUJUNG tahun 2019 ini kiranya boleh juga digunakan untuk merenungkan tentang apa yang harus dikerjakan dalam menghadapi tantangan dunia penerbangan kita pada tahun 2020.

Inventarisasi masalah penerbangan nasional seharusnya sudah menjadi prioritas bagi kita semua yang ingin melihat negeri ini memiliki kemampuan yang setara dengan negara lain di kawasan dan bahkan di seantero jagad.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang juga terletak pada posisi yang sangat strategis maka unsur perhubungan udara menduduki posisi yang conditio sine quanon, suka atau tidak suka harus ada bila kita masih ingin melihat eksistensi NKRI.

Baca juga: Turbulensi Industri Penerbangan Sepanjang 2019, dari Tiket Mahal hingga Pencopotan Dirut Garuda

Sudah berulang kali saya turunkan dalam banyak tulisan bahwa Indonesia membutuhkan jejaring perhubungan udara yang terdiri dari beberapa maskapai penerbangan milik negara untuk berbagai misi penting pemerintahan.

Maskapai yang menghubungkan kota besar, maskapai penerbangan perintis, maskapai charter dan kargo.

Keberadaan maskapai milik pemerintah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat, selayaknya berada dalam kendali yang terpusat. 

Tujuannya agar roda ekonomi dan sekaligus unsur perhatian terhadap sistem pertahanan keamanan negara dapat terselenggara dengan tanpa hambatan.

Pola ini tentu saja tidak menutup peluang pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam hal terutama sekali membantu sisi pelayanan masyarakat sebagai penyeimbang pasar dan bukan sebaliknya.

Dalam konteks inilah maka banyak pembenahan yang harus menjadi prioritas dalam pengelolaan penerbangan nasional secara menyeluruh.

Baca juga: Catat, Ketentuan Bagasi 6 Maskapai Penerbangan Indonesia

Pembenahan ini menjadi tidak mudah, mengingat sang pembawa bendera, maskapai Garuda Indonesia, duta bangsa, kini tengah terlilit banyak masalah terutama dalam hal keuangan.

Demikian pula dengan maskapai penerbangan perintis Merpati Nusantara Airlines yang sudah terkubur tidak beroperasi lagi sejak beberapa tahun lalu.

Untuk keperluan pelayanan bagi para investor asing dan juga bagi kebutuhan angkutan barang kebutuhan pokok dalam kerangka proyek satu harga di Nusantara diperlukan maskapai charter dan kargo yang profesional.

Belum lagi berbicara tentang pembenahan manajemen dalam pengelolaan penerbangan sipil komersial. Kita masih menantikan hadirnya otoritas penerbangan nasional yang mandiri seperti FAA dan atau EASA.

Demikian pula kebutuhan akan Majelis Penerbangan untuk menindaklanjuti temuan KNKT dan pembenahan kinerja serta keberadaan maskapai penerbangan sebagai operator, termasuk manajemen bandara yang menuntut penyempurnaan dan pengawasan ketat yang terus menerus.