Pekerjaan Rumah Penerbangan Nasional untuk Tahun 2020

Hadirnya sebuah sistem jejaring perhubungan udara bagi misi tertentu dan spesifik yang mapan akan menjadi satu platform untuk memberikan jaminan dari lancarnya program-program pemerintahan secara keseluruhan.

Tidak perlu kajian atau diskusi pendalaman tentang hal ini, karena beberapa waktu lalu kita sudah diberi sebuah pelajaran mahal tentang hal tersebut.

Betapa ketika harga tiket melambung tinggi, maka dampak ikutannya langsung dirasakan pada banyak sektor perekonomian di dalam negeri.

Pemerintah seolah kehabisan akal dalam menghadapi gejolak tiket mahal yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penumpang, turun drastisnya hunian hotel dan anjloknya sektor pariwisata dalam negeri.

Itu hanya beberapa contoh yang muncul di permukaan memberikan pelajaran bagi kita semua betapa roda ekonomi dalam negeri putarannya banyak tergantung pada minyak pelumas yang berwujud “sistem perhubungan udara nasional”.

Banyak lagi masalah teknis dukungan operasi penerbangan di negeri ini yang memerlukan pembenahan yang bersifat total dan profesional.

Pengelolaan bandara yang over kapasitas dan merambah ke pangkalan-pangkalan udara militer, penambahan satu runway baru di Cengkareng yang ternyata tidak banyak membantu dalam mengembangkan jumlah traffic take off landing pesawat, dan keberadaan Bandara Kertajati yang kosong melompong adalah sekadar contoh dari sekian banyak tantangan yang harus dihadapi dengan kepala dingin.

Demikian pula penyiapan sumber daya manusia penerbangan yang terlihat masih belum dapat tuntas diatasi terutama untuk para pilot, teknisi, dan tenaga air traffic control.

Sisi pemeliharaan pesawat terbang yang berkait dengan pengembangan dari kemampuan mandiri dalam menghasilkan komponen pesawat terbang juga memerlukan perhatian.

Harus diakui bahwa telah dilakukan banyak upaya dan langkah penyempurnaan antara lain membuka bandara baru dan juga belakangan ini telah dan akan dibukanya beberapa bandara bagi pihak asing yang lebih professional dan kompeten untuk mengelolanya, akan tetapi tetap saja hal tersebut masih belum cukup.

Pengelolaan wilayah udara kedaulatan NKRI yang belum sepenuhnya berada dalam genggaman kedaulatan negara tetap harus menjadi perhatian khusus.

Pelanggaran wilayah udara nasional dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak hanya sebagai akibat terbatasnya perangkat pertahanan keamanan negara yang dimiliki, akan tetapi juga justru karena proses pengaturan lalu lintas penerbangan di perbatasan tidak dikelola oleh otoritas penerbangan Indonesia sendiri. 

Hal yang menyedihkan, hal-hal tersebut telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja.

Khusus bagi perhubungan jejaring penerbangan perintis yang menembus daerah terpencil di pelosok Nusantara, tidak hanya memerlukan sebuah maskapai penerbangan perintis, akan tetapi juga menuntut kebutuhan untuk mampu menghasilkan sendiri pesawat terbang yang sederhana namun sesuai peruntukannya.

Memang khusus tentang hal ini sudah lebih kurang 10 tahun lalu telah terdengar tentang proses produksi pesawat terbang N-219 di PT DI bagi rute penerbangan perintis.