Demokrat dan PDI-P Dukung Pembentukan Pansus DPR untuk Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Fraksi Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR untuk mengungkap masalah PT Asuransi Jiwasraya.

Selain langkah hukum, kata Didi, pembentukan Pansus DPR menjadi penting supaya kasus ini dapat cepat diselesaikan.

"Langkah yang paling tepat saya kira saat ini di samping proses hukum, adalah langkah pansus di DPR," kata Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

Didi mengatakan, sejak kasus Jiwasraya mencuat, muncul dugaan-dugaan publik yang mengaitkan persoalan ini dengan Pemilu 2019.

Baca juga: Politisi Demokrat Nilai Kasus Jiwasraya Skandal Terbesar Setelah BLBI

Pasalnya, masalah Jiwasraya memang ramai diperbincangkan sejak 2018 hingga 2019.

Kecurigaan-kecurigaan inilah, kata Didi, yang harus segera dihilangkan, salah satunya melalui pengungkapan masalah oleh Pansus.

"Jadi Pansus ini dan penegakkan hukum menghindari berbagai fitnah termasuk fitnah dugaan kenapa terjadi kok menjelang Pemilu 2019 ya kita nggak mau kan," kata Didi.

"Karena bagaimana juga yang menjadi pegangan kita adalah hasil proses hukum dan juga didukung oleh Pansus di DPR," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat itu.

Baca juga: Wasekjen Demokrat Tantang Firli Bahuri Cs Ungkap Kasus Jiwasraya

Didi melanjutkan, dalam upaya pembentukan pansus, seharuanya tidak ada lagi sekat antara partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi.

Ia pun yakin bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setuju terhadap pembentukan Pansus DPR untuk kasus Jiwasraya.

"Saya kira kita semua mendukung Pansus ini. Jadi tidak melihat lagi partai pemerintah non pemerintah tapi kepentingan besar rakyat Indonesia," kata Didi.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan, wacana pembentukan Pansus bakal dibahas DPR setelah masa reses.

Pansus dibentuk, kata Deddy, sebagai proses pertanggungjawaban politik, karena masalah Jiwasraya menyangkut uang negara.

"Sehingga proses politik harus dilakukan juga untuk memastikan bahwa proses hukumnnya itu benar-benar terbuka dan diawasi, karena tidak mungkin hasil pansus berbeda dengan hasil penegakan hukum, pasti itu inline, sehingga itu menjadi koreksi juga," kata dia.

Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018.