Demokrat dan PDI-P Dukung Pembentukan Pansus DPR untuk Jiwasraya

Kompas.com - 29/12/2019, 14:44 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Fraksi Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR untuk mengungkap masalah PT Asuransi Jiwasraya.

Selain langkah hukum, kata Didi, pembentukan Pansus DPR menjadi penting supaya kasus ini dapat cepat diselesaikan.

"Langkah yang paling tepat saya kira saat ini di samping proses hukum, adalah langkah pansus di DPR," kata Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

Didi mengatakan, sejak kasus Jiwasraya mencuat, muncul dugaan-dugaan publik yang mengaitkan persoalan ini dengan Pemilu 2019.

Baca juga: Politisi Demokrat Nilai Kasus Jiwasraya Skandal Terbesar Setelah BLBI

Pasalnya, masalah Jiwasraya memang ramai diperbincangkan sejak 2018 hingga 2019.

Kecurigaan-kecurigaan inilah, kata Didi, yang harus segera dihilangkan, salah satunya melalui pengungkapan masalah oleh Pansus.

"Jadi Pansus ini dan penegakkan hukum menghindari berbagai fitnah termasuk fitnah dugaan kenapa terjadi kok menjelang Pemilu 2019 ya kita nggak mau kan," kata Didi.

"Karena bagaimana juga yang menjadi pegangan kita adalah hasil proses hukum dan juga didukung oleh Pansus di DPR," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat itu.

Baca juga: Wasekjen Demokrat Tantang Firli Bahuri Cs Ungkap Kasus Jiwasraya

Didi melanjutkan, dalam upaya pembentukan pansus, seharuanya tidak ada lagi sekat antara partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi.

Ia pun yakin bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setuju terhadap pembentukan Pansus DPR untuk kasus Jiwasraya.

"Saya kira kita semua mendukung Pansus ini. Jadi tidak melihat lagi partai pemerintah non pemerintah tapi kepentingan besar rakyat Indonesia," kata Didi.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X