Temuan Sidak Ombudsman: 12 Kamera Pantau Jasa Marga di Dua Tol Tak Berfungsi

Kompas.com - 28/12/2019, 10:47 WIB
Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala di Posko Pemantauan Arus Mudik-Balik Natal-Tahun Baru 2019-2020, Jakarta Timur, Sabtu (28/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala di Posko Pemantauan Arus Mudik-Balik Natal-Tahun Baru 2019-2020, Jakarta Timur, Sabtu (28/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia menemukan 12 kamera pantau tidak berfungsi di ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) dan ruas Tol Jakarta-Tangerang (Janger) dalam sidak yang dilakukan Ombudsman di Posko Pemantauan Arus Mudik-Balik Natal-Tahun Baru 2019-2020.

Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, mengatakan, jumlah itu terdiri dari enam kamera pantau yang mati di ruas tol JLJ dan enam kamera pantau yang tidak bisa beroperasi karena tidak ada sinyal di ruas Tol Janger.

"Iya ada yang tidak menyala. Banyak ya. Jadi ada 12 (yang tidak berfungsi karena tidak menyala)," ujar Adrianus usai sidak di Posko Pemantauan Arus Mudik-Balik Natal-Tahun Baru 2019-2020, Jakarta Timur, Sabtu (28/12/2019).

Baca juga: Ombudsman Gelar Sidak Pelayanan Publik


Akibatnya, layar monitor posko pemantauan tampak putih kosong dan tidak bisa menampilkan kondisi lalu lintas di lapangan.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sejak awal sidak dilakukan hingga sidak berakhir, kondisi 12 layar tetap putih polos.

Adrianus pun mengkritik matinya kamera patau ini. Apalagi, tarif tol naik di sejumlah wilayah sehingga menurut dia sedianya masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik. 

"Kalau dibandingkan dengan (menjaga) masyarakat. Jadi Jangan pikirkan biaya, tetapi juga pikir berapa yang harus dikembalikan ke masyarakat sebagai layanan," tutur Adrianus.

Adrianus juga merespons temuan lain, yakni tidak adanya petugas yang berjaga di posko pemantauan. Selain itu, Ombudsman menemukan kualitas obyek di layar pantauan yang kurang baik.

"Kualitas obyek yang dipantau terlihat tidak impresif. Kan bisa dilihat ini obyeknya kecil, banyak yang kabur. Ini tidak mencerminkan aset yang dijaga," ujar dia. 

Baca juga: Setelah Ombudsman Temukan Fasilitas Mewah, Lapas Sukamiskin Direnovasi

Temuan terakhir, petugas di lapangan yang tidak responsif saat dihubungi dari pos pemantau.

"Tadi kita juga komunikasi selama tiga menit itu senyap. Seakan-akan tidak mencerminkan bahwa ini pos pantau yang selalu memberikan komando kepada satuan di bawah," kata Adrianus.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

Nasional
KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

Nasional
Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Nasional
Setara: Moeldoko Tak Perlu Reaktif soal Peristiwa Paniai jadi Kasus HAM Berat

Setara: Moeldoko Tak Perlu Reaktif soal Peristiwa Paniai jadi Kasus HAM Berat

Nasional
Kasus Korupsi di Kemenag, KPK Panggil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan

Kasus Korupsi di Kemenag, KPK Panggil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan

Nasional
Sederet Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang Kontroversial...

Sederet Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang Kontroversial...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X