Mahfud MD Janji Pemerintah Perkuat Upaya Sejahterakan Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 27/12/2019, 19:12 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan sambutan disela penyerahan kompensasi secara simbolis kepada keluarga korban tindak pidana terorisme di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (13/12/2019). Pemerintah menyalurkan bantuan kompensasi kepada empat korban tindak pidana terorisme yang terjadi di Tol Kanci-Pejagan, korban di Cirebon dan satu orang korban penyerangan terorisme di Pasar Blimbing, Lamongan yang terjadi tahun 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan sambutan disela penyerahan kompensasi secara simbolis kepada keluarga korban tindak pidana terorisme di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (13/12/2019). Pemerintah menyalurkan bantuan kompensasi kepada empat korban tindak pidana terorisme yang terjadi di Tol Kanci-Pejagan, korban di Cirebon dan satu orang korban penyerangan terorisme di Pasar Blimbing, Lamongan yang terjadi tahun 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan memperkuat upaya penyelesaian berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat.

Seperti yang sudah-sudah, permasalahan akan diselesaikan menggunakan metode pendekatan kesejahteraan.

"Secara umum tidak ada kebijakan baru di dalam penanganan Papua karena memang itu masalah rutin saja," ujar Mahfud, usai memimpin rapat bersama sejumlah menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

"Pendekatannya kesejahteraan, cuma nanti koordinasinya akan lebih diperkuat," kata Mahfud.

Baca juga: Menko Polhukam hinga Menlu Rapat Bahas Masalah Papua dan Papua Barat

Mahfud menjelaskan, pendekatan kesejahteraan yang dimaksud adalah program pemerintah dari berbagai instansi, seperti Kementerian Perdagangan, Perindustrian, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Nanti akan koordiansi agar bisa tampak tidak terpecah-pecah," ujar Mahfud.

Selain pendekatan kesejahteraan, pemerintah juga menggunakan pendekatan hukum.

Pendekatan hukum, kata Mahfud, ditempuh berdasar aspirasi dari masyarakat Papua.

Saat Mahfud ke Papua, mayoritas masyarakat meminta supaya hukum ditegakkan, khususnya terhadap pejabat yang menyalahgunakan keuangan negara.

"Karena itu tidak akan menarik simpati orang yang menyalahgunakan keuangan negara meskipun ditindak secara hukum ya itu tidak akan menimbulkan masalah yang lebih jelek bagi situasi di Papua," kata Mahfud.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X