Kemenkumham Gagal Capai Target Penyelesaian UU

Kompas.com - 27/12/2019, 17:38 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. ANTARA FOTO/RENO ESNIRMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM gagal mencapai target penyelesaian undang-undang yang ingin dirampungkan tahun ini.

Dari 50 UU yang ingin diselesaikan, Kemenkumham hanya mampu merampungkan separuhnya.

"Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan 24 UU dari 50 RUU yang ditargetkan dalam prolegnas (program legislasi nasional)," terang Menkumham Yasonna H Laoly saat memaparkan kinerja 2019 di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Kemenkumham Umumkan Verifikasi Masa Sanggah, Ini Hasil Finalnya

Selain itu, ia menambahkan, tahun ini telah diselesaikan tujuh naskah akademik, delapan RUU, 82 rancangan peraturan pemerintah (RPP), dan 74 rancangan perpres.

Kemenkumham, sebut dia, juga telah melakukan pengundangan Lembaran Negara (LN) 233 Peraturan Perundang-Undangan (PUU), tambahan LN 134 PUU, dan tambahan Berita Negara 3 PUU.

"Serta telah dipublikasikan 1.583 PUU dan 50 terjemahan. Selain itu juga dilakukan analisis evaluasi terhadap 295 Peraturan Perundang-Undangan," ungkap Yasonna.

Dalam hal pendokumentasian hukum, Yasonna menuturkan, ada 334 instansi yang telah terintegrasi ke dalam JDIHN.go.id.

Jumlah tersebut meningkat 247 persen dibandingkan tahun lalu yang baru 135 instansi.

Baca juga: Setya Novanto Dikabarkan Hilang dari Lapas Sukamiskin, Ini Penjelasan Kemenkumham

Di samping itu, politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, masyarakat juga dapat mengakses informasi perkembangan proses pembentukan produk hukum melalui laman peraturan.go.id.

Selain upaya penyadaran hukum terhadap 175 desa pada tahun ini.

"Ke depan, Kemenkumham siap memfasilitasi omnibus law dalam rangka suksesnya penyederhanaan regulasi di negeri ini," ujarnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X