Kemenkumham Gagal Capai Target Penyelesaian UU

Kompas.com - 27/12/2019, 17:38 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. ANTARA FOTO/RENO ESNIRMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM gagal mencapai target penyelesaian undang-undang yang ingin dirampungkan tahun ini.

Dari 50 UU yang ingin diselesaikan, Kemenkumham hanya mampu merampungkan separuhnya.

"Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan 24 UU dari 50 RUU yang ditargetkan dalam prolegnas (program legislasi nasional)," terang Menkumham Yasonna H Laoly saat memaparkan kinerja 2019 di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Kemenkumham Umumkan Verifikasi Masa Sanggah, Ini Hasil Finalnya

Selain itu, ia menambahkan, tahun ini telah diselesaikan tujuh naskah akademik, delapan RUU, 82 rancangan peraturan pemerintah (RPP), dan 74 rancangan perpres.

Kemenkumham, sebut dia, juga telah melakukan pengundangan Lembaran Negara (LN) 233 Peraturan Perundang-Undangan (PUU), tambahan LN 134 PUU, dan tambahan Berita Negara 3 PUU.

"Serta telah dipublikasikan 1.583 PUU dan 50 terjemahan. Selain itu juga dilakukan analisis evaluasi terhadap 295 Peraturan Perundang-Undangan," ungkap Yasonna.

Dalam hal pendokumentasian hukum, Yasonna menuturkan, ada 334 instansi yang telah terintegrasi ke dalam JDIHN.go.id.

Jumlah tersebut meningkat 247 persen dibandingkan tahun lalu yang baru 135 instansi.

Baca juga: Setya Novanto Dikabarkan Hilang dari Lapas Sukamiskin, Ini Penjelasan Kemenkumham

Di samping itu, politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, masyarakat juga dapat mengakses informasi perkembangan proses pembentukan produk hukum melalui laman peraturan.go.id.

Selain upaya penyadaran hukum terhadap 175 desa pada tahun ini.

"Ke depan, Kemenkumham siap memfasilitasi omnibus law dalam rangka suksesnya penyederhanaan regulasi di negeri ini," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Nasional
Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Nasional
Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Nasional
Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Nasional
Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X