Jokowi Siap Terbitkan Perpres KPK, Yasonna Harap Tak Ada Tuduhan Pelemahan

Kompas.com - 27/12/2019, 16:37 WIB
Menkumham Yasonna H Laoly KemenkumhamMenkumham Yasonna H Laoly
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly membenarkan bahwa pemerintah tengah menyusun peraturan presiden terkait Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Perpres tersebut merupakan turunan dari dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

"Memang itu tuntutan UU-nya. UU-nya minimal menugaskan, maka kami siapkan tata organisasinya," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Draf Perpres Tempatkan Pimpinan KPK di Bawah Presiden, Independensi KPK Dinilai Terancam

Perpres yang disiapkan, menurut Yasonna, meliputi tata organisasi, dewan pengawas, hingga penetapan pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Kemudian ASN-nya karena memang UU mengatakan akan menjadi ASN dalam dua tahun maka kita buat perpresnya," kata dia.

Yasonna berharap masyarakat tak menganggap keberadaan UU baru ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melemahkan pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, ia meminta, agar masyarakat dapat terus mengawal kinerja KPK sehingga tetap konsisten dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Seskab Pramono Anung: Jokowi Akan Terbitkan Tiga Perpres soal KPK

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X