Tercantum di Situs Pornhub, Kemenkominfo Sebut Industri Pornografi Lakukan Perlawanan Balik

Kompas.com - 26/12/2019, 20:51 WIB
Viral foto akun Kemkominfo di salah satu situs porno Screenshot TwitterViral foto akun Kemkominfo di salah satu situs porno

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menganggap industri pornografi tengah melakukan perlawanan balik terhadap Pemerintah Indonesia.

Hal itu terjadi menyusul beredarnya tangkapan layar akun Kemenkominfo di situs porno, Pornhub.com.

"Ini bentuk perlawanan mereka terhadap Indonesia dan kemudian membuat akun seakan-akan dari kominfo. Ini perang mereka membuat cara yang mendiskreditkan Kemenkominfo," ujar Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/12/2019).

Nando, sapaannya, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri guna memelajari motif dan pelaku di balik pencantuman nama Kemenkominfo di situs Pornhub.

Baca juga: Tercantum di Situs Porno, Ini Kerugian yang Dialami Kemenkominfo

Nando menyatakan tindakan tersebut merupakan buah perang yang dilakulan Pemerintah Indonesia.

Mengingat, sejauh ini Pemerintah Indonesia sudah memblokir 1,5 juta situs porno.

Karena itu, pencantuman nama Kemenkominfo menunjukkan industri pornografi sedang melakukan perlawanan balik terhadap Pemerintah Indonesia.

"Kami melihat ini ada upaya dari industri pornografi semacam perlawanan dari mereka ketika kami telah memblokir dari jagat maya Indonesia," katanya.

Sebaliknya, Pemerintah Indonesia dipastikan akan terus pasang badan dengan melakukan segala macam untuk memerangi situs porno.

"Siapa pun dia yang melakukan upaya itu, kami tidak merasa tercoreng. Kami akan melakukan perlawanan dengan segala macam," tegas Nando.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X