Ketua KPK Firli Bahuri Klaim Tak Punya Jabatan di Polri

Kompas.com - 26/12/2019, 16:53 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri seusai serah terima jabatan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAKetua KPK Firli Bahuri seusai serah terima jabatan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri menyatakan tak perlu mundur dari posisi Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri menyusul adanya desakan dari Istana Kepresidenan.

Firli mengklaim posisi Analisis Kebijakan Baharkam bukan suatu jabatan di institusi kepolisian. Sehingga, dirinya tak perlu mundur.

"Itu bukan jabatan," ujar Firli di lantai 9, Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Firli mengaku sejak 19 Desember atau sehari jelang pelantikan sebagai ketua KPK sudah tak mengisi posisi Kepala Baharkam.

Baca juga: Polri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur dari Kepala Baharkam

"Saya sejak tanggal 19 Desember sudah tidak memiliki jabatan, jelas ya," katanya.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menegaskan, Ketua KPK Firli Bahuri harus melepas jabatannya di Polri.

Sebab, hal ini sudah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Pasal 29 UU KPK jelas menyatakan bahwa pimpinan KPK harus melepaskan semua jabatan selama menjabat sebagai pimpinan KPK. Jadi harus nonaktif dari jabatan lain selama menjabat sebagai Pimpinan KPK," kata Dini saat dikonfirmasi, Selasa (24/12/2019).

Untuk diketahui, usai menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, Firli menjadi analisis kebijakan Baharkam Polri. 

Dalam poin (i) Pasal 29 UU KPK tersebut, pimpinan KPK harus melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK dan poin (j) mengatur bahwa tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK.

Dini mengatakan, ketentuan itu juga berlaku bagi Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurut dia, anggota dewan pengawas yang memiliki jabatan lain sebelum resmi dilantik harus mengundurkan diri.

Baca juga: Firli Bahuri Rangkap Jabatan, Wapres Minta Patuhi UU KPK

Dewas KPK yang memiliki jabatan lain yakni Tumpak H Panggabean sebagai komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Albertina Ho sebagai wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang, NTT, kemudian Harjono sebagai ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Syamsuddin Haris sebagai peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.

"Itu sudah clear di UU KPK bahwa Dewas tidak boleh rangkap jabatan. Jadi hrs mundur atau nonaktif dari jabatan lain," kata Dini.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

Nasional
UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Nasional
BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

Nasional
Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Nasional
Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Nasional
Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Nasional
AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Nasional
Per 29 Maret, RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Tangani 387 Pasien

Per 29 Maret, RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Tangani 387 Pasien

Nasional
Hadapi Wabah Corona, Masyarakat Diajak Berpikir Positif, Bersikap Positif, dan Bertindak Positif

Hadapi Wabah Corona, Masyarakat Diajak Berpikir Positif, Bersikap Positif, dan Bertindak Positif

Nasional
Rawat Pasien Covid-19, Kemenag Pinjamkan Asrama Haji di Sejumlah Daerah

Rawat Pasien Covid-19, Kemenag Pinjamkan Asrama Haji di Sejumlah Daerah

Nasional
Wakapolri Minta Jajarannya Lakukan Penyemprotan Disinfektan Massal dan Serentak Selasa

Wakapolri Minta Jajarannya Lakukan Penyemprotan Disinfektan Massal dan Serentak Selasa

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Evaluasi Langkah Penanganan Covid-19

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Evaluasi Langkah Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X