KALEIDOSKOP 2019: UN Dihapus, Wacana Sandiaga yang Dikritik TKN Jokowi tapi Dieksekusi Nadiem

Kompas.com - 24/12/2019, 12:32 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Suasana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMPN 11 Kota Bekasi, Senin (22/4/2019).(KOMPAS.com/DEAN PAHREVI)

Siswa SMA Darul Ulum I Uggulan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama di Rejoso, Kecamata Peterogan, Jombang, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). UNBK di Jombang diikuti 9.351 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 10.029 siswa Madrasah Aliyah (MA) selama 1,2,4 dan 8 April 2019.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyapa media seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).
Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi KPU dan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Siswa mengikuti simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur di Madiun, Jawa Timur, Kamis (7/11/2019). Simulasi UNBK yang diikuti 296 siswa tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan sistem ujian berbasis komputer kepada siswa sebelum mengikuti UNBK. ANTARA FOTO/Siswowidodo/wsj.

Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara Seminar Nasioanal di Hotel Borobudur , Jakarta

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Mendikbud Nadim Makarim menjelaskan arah kebijakan pendidikan Merdeka Belajar dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Diwacanakan pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mewacanakan penerapan sistem penilaian baru pengganti Ujian Nasional.

Tidak dihapus, sistem baru tersebut rencananya akan diberi nama Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) dan dinggap lebih efektif dan tepat dalam mengukur kemampuan siswa.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, UN sudah kehilangan fungsi setelah tidak lagi dijadikan alat ukur penentu kelulusan siswa.

Dengan demikian, manfaat dari penyelenggaran UN tidak berdampak signifikan bagi siswa maupun sekolah.

Menurut dia, AKSI didesain seperti Program for Internasional Student Assesment (PISA) yang menjadi acuan bagi dunia mengukur tingkat pendidikan di sebuah negara.

Kendati demikian, pergantian UN dengan AKSI belum pasti kapan akan mulai diterapkan.

"Pelaksanaan UN menghabiskan dana sangat besar dan disayangkan apabila tidak diimbangi dengan manfaatnya. Hadirnya aksi sesuai dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional," ujar Hamid, Senin (11/3/2019) dilansir dari laman resmi Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Hamid menuturkan, mata pelajaran yang masuk dalam AKSI adalah mata pelajaran umum yang digunakan dalam standar PISA, yakni bahasa, matematika, dan IPA.

Ia menjelaskan, AKSI dapat mengukur kelemahan siswa sejak masuk sekolah di setiap jenjang.

"AKSI sebenarnya disiapkan ketika ada rencana pembubaran UN. Walaupun fungsinya berbeda, AKSI lebih berdampak. UN bertujuan untuk diagnosis kelemahan siswa," kata dia.

Ia optimis AKSI dapat memperbaiki mutu siswa dan sekolah. Pasalnya, pihak sekolah juga diberi kesempatan mengoreksi kualitas guru.

"AKSI belum ditetapkan atau masih dijadikan pilihan sebagai pengganti UN," ujarnya.