KALEIDOSKOP 2019: UN Dihapus, Wacana Sandiaga yang Dikritik TKN Jokowi tapi Dieksekusi Nadiem

Kompas.com - 24/12/2019, 12:32 WIB
Siswa SMA Darul Ulum I Uggulan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama di Rejoso, Kecamata Peterogan, Jombang, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). UNBK di Jombang diikuti 9.351 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 10.029 siswa Madrasah Aliyah (MA) selama 1,2,4 dan 8 April 2019. ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIFSiswa SMA Darul Ulum I Uggulan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama di Rejoso, Kecamata Peterogan, Jombang, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). UNBK di Jombang diikuti 9.351 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 10.029 siswa Madrasah Aliyah (MA) selama 1,2,4 dan 8 April 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, mengumumkan perubahan mekanisme Ujian Nasional (UN) pada 11 Desember 2019 lalu.

Pengumuman itu disampaikan Nadiem Makarim di depan para kepala dinas pendidikan dan kepala penjamin mutu pendidikan dari seluruh Indonesia.

Perubahan mekanisme ini menjadi salah satu poin dalam empat kebijakan yang disebut "Merdeka Belajar".

Setelah pengumuman itu, Nadiem memastikan mekanisme perubahan UN tidak akan direalisasikan pada tahun depan.

Realisasi perubahan ini akan diberlakukan pada 2021.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Pengumuman digantinya mekanisme ujian akhir ini sekaligus memastikan tarik-ulur realisasi penghapusan UN yang sudah diwacanakan jauh sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kompas.com mencatat, wacana penghapusan UN sudah mengemuka sejak periode kedua era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wacana ini terus berlanjut hingga periode pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, pada akhir masa pemerintahan Jokowi, penghapusan UN sempat dijadikan program kampanye pihak oposisi dalam Pemilu 2019.

Baca juga: Ini Alasan Sandiaga Akan Hapus Sistem Ujian Nasional jika Terpilih

Berikut ini catatan proses realisasi penghapusan UN yang dirangkum Kompas.com sejak awal tahun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X