KALEIDOSKOP 2019: UN Dihapus, Wacana Sandiaga yang Dikritik TKN Jokowi tapi Dieksekusi Nadiem

Kompas.com - 24/12/2019, 12:32 WIB
Siswa SMA Darul Ulum I Uggulan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama di Rejoso, Kecamata Peterogan, Jombang, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). UNBK di Jombang diikuti 9.351 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 10.029 siswa Madrasah Aliyah (MA) selama 1,2,4 dan 8 April 2019. ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIFSiswa SMA Darul Ulum I Uggulan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama di Rejoso, Kecamata Peterogan, Jombang, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). UNBK di Jombang diikuti 9.351 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 10.029 siswa Madrasah Aliyah (MA) selama 1,2,4 dan 8 April 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, mengumumkan perubahan mekanisme Ujian Nasional (UN) pada 11 Desember 2019 lalu.

Pengumuman itu disampaikan Nadiem Makarim di depan para kepala dinas pendidikan dan kepala penjamin mutu pendidikan dari seluruh Indonesia.

Perubahan mekanisme ini menjadi salah satu poin dalam empat kebijakan yang disebut "Merdeka Belajar".

Setelah pengumuman itu, Nadiem memastikan mekanisme perubahan UN tidak akan direalisasikan pada tahun depan.

Realisasi perubahan ini akan diberlakukan pada 2021.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Pengumuman digantinya mekanisme ujian akhir ini sekaligus memastikan tarik-ulur realisasi penghapusan UN yang sudah diwacanakan jauh sebelumnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kompas.com mencatat, wacana penghapusan UN sudah mengemuka sejak periode kedua era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wacana ini terus berlanjut hingga periode pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, pada akhir masa pemerintahan Jokowi, penghapusan UN sempat dijadikan program kampanye pihak oposisi dalam Pemilu 2019.

Baca juga: Ini Alasan Sandiaga Akan Hapus Sistem Ujian Nasional jika Terpilih

Berikut ini catatan proses realisasi penghapusan UN yang dirangkum Kompas.com sejak awal tahun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X