PKB Sosialiasi UU Pesantren, Upayakan Sampai ke Ulama dan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah melakukan sosialisi Undang-Undang Pesantren di wilayah Jawa Barat.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad mengatakan, UU Pesantren harus tersosialisasikan ke ulama, hingga sehingga diketahui masyarakat luas.

"UU Pesantren ini harus tersosialisasikan dan tersampaikan kepada ulama di level basis," kata Cucun di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (24/12/2019).

UU Pesantren disahkan DPR pada 24 September 2019. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu mulanya merupakan RUU usulan PKB dan PPP.

Baca juga: DPRD Jabar: Ustaz Pondok Pesantren Minta Ijazah Formal dari Pemerintah

Cucun mengatakan, salah satu poin penting dalam UU Pesantren adalah keberpihakan negara terhadap pesantren yang selama ini dinilai telah banyak berkontribusi kepada kehidupan bernegara.

"Ini merupakan salah satu politic recognition negara kepada pesantren," kata Cucun.

"Dalam UU bahwa pesantren mengesahkan proses pembelajaran yang khas, yakni ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan memenuhi jaminan mutu pendidikan," ujarnya. 

Dalam sosialiasi itu turut hadir Rois Syuriah PCNU KBB KH Maulana dan Ketua Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Bandung Barat Asep Dedi.

Mereka mengapresiasi kehadiran UU Pesantren dan siap ikut menyosialisasikan ke masyarakat.

"Kami siap menjadi khadam untuk melayani Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bandung Barat," ujar Asep Dedi.