Polemik Partai Hanura: Tuduhan Wiranto, Bantahan, dan Ancaman Lapor Polisi

Kompas.com - 24/12/2019, 10:26 WIB
Munas III Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Munas III Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik di internal Partai Hanura belum selesai. Selepas Musyawarah Nasional III Partai Hanura, kirsuh antarpetinggi partai masih terjadi. 

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (24/12/2019) Oesman Sapta Odang (OSO) dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

OSO juga diberikan mandat sebagai penyusun kepengurusan DPP Partai Hanura periode 2019-2024.

Penetapan OSO sebagai ketua umum disebut berdasarkan keputusan yang disahkan 34 DPD dan 514 DPC Hanura seluruh Indonesia.


"Apa yang diungkapkan oleh Pak Benny sebagai salah satu pimpinan sidang itu semuanya benar dan itu disahkan oleh 34 DPD dan 514 DPC seluruh Indonesia. Jadi itulah fakta integritas yang telah diungkapkan dan yang telah dilakukan oleh Munas III sampai hari ini," kata OSO.

Kendati demikian, dalam Munas III Partai Hanura, mantan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto tidak diundang.

Akibatnya, Wiranto pun mempertanyakan kenapa dirinya tak diundang.

Baca juga: Hanura Kubu OSO Bahas Rencana Laporkan Pihak Wiranto

Selain itu, mantan menko Polhukam ini juga mengungkit pakta integritas yang disepakati bersama OSO di Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Solo tahun 2016.

Tagih pakta integritas

Pada Rabu (18/12/2019), Wiranto menyatakan mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Alasannya, ia ingin fokus mengemban tugas selaku Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Joko Widodo.

Selain itu, Wiranto meminta Oesman Sapta Odang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X