KALEIDOSKOP 2019: Kontroversi RKUHP, Demo Mahasiswa, hingga Penundaan Pembahasan

Kompas.com - 24/12/2019, 08:43 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR

Presiden Joko Widodo akhirnya merespons suara penolakan RKHUP yang digaungkan selama satu pekan terakhir oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat.

Jokowi meminta, DPR menunda pengesahan RKUHP yang menuai polemik ditengah masyarakat.

Yasonna Laoly kemudian diutus Jokowi untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR.

"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Jokowi mengatakan, permintaan penundaan tersebut usai mencermati masukan berbagai kalangan yang merasa keberatan dengan pasal-pasal dalam RKUHP.

Jokowi menyebutkan, Menkumham tengah mencari masukan dari berbagai kelompok masyarakat terkait RKUHP.

"Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, untuk mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Tak cukup dengan mengintruksikan Menkumham, Jokowi mengundang DPR ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019) guna membahas RKUHP dan menyampaikan permintaannya agar pengesahannya ditunda.

Kendati demikian, pertemuan itu belum menyepakati pengesahan RKUHP ditunda seperti kehendak Jokowi.

Ketua Panja RKHUP Mulfachri Harahap mengatakan, pengesahan RKHUP tak dilakukan pada Selasa (24/9/2019). Namun, kemungkinan disahkan sebelum masa jabatan DPR 2014-2019 berakhir.

"Soal (disahkan) periode ini atau tidak kita akan lihat," kata Mulfachri.

Menurut Mulfachri, keputusan akan tergantung pada kesepakatan DPR dan pemerintah dalam forum lobi yang akan digelar dalam waktu dekat.

Selain itu, ia meyakini revisi pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP bisa seleai dirampungkan sebelum 30 Oktober.

"Kalau pun dianggap ada pasal bermasalah tentu tidak banyak. Kalau soal pasal debatable. Kita tahu RKUHP ini sudah dibahas selama 4 tahun, sudah mendengar banyak pihak. Kalau ada satu dua pasal dianggap kurang selaras dengan kehidupan bangsa nanti kita selesaikan. Bukan masalah besar," kata dia.

Pengesahan RKUHP ditunda

Pada rapat paripurna DPR ke-12, Senin (30/9/2019), DPR menyepakati penundaan pengesahan RKHUP.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, sebelum rapat paripurna, pimpinan DPR menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama pimpinan fraksi dan komisi.

Baca juga: Pemerintah Prioritaskan Omnibus Law ketimbang RKUHP

Menurut Bambang, pimpinan fraksi dan komisi sepakat untuk menunda pengesahan beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) termasuk RKUHP.

"Bahwa tadi sebelum rapat paripurna ini telah diadakan rapat Bamus antarpimpinan DPR dan seluruh unsur pimpinan fraksi serta komisi terkait usulan penundaan atau carry over beberapa rancangan undang-undang yang akan kami selesaikan pada periode ini," ujar Bambang saat memimpin rapat paripurna.

"Apakah dapat disetujui?" tanya Bambang.

Seluruh anggota DPR yang hadir pun menyatakan setuju.

Ada empat RUU yang ditunda dan dilanjutkan pembahasannya pada periode 2019-2024.

Keempat RUU tersebut adalah RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkoperasian, serta RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Nasional
Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Nasional
Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Nasional
Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Nasional
Diksi 'New Normal' Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Diksi "New Normal" Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Nasional
Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Nasional
Gugus Tugas: Masih Ada Masyarakat Percaya Covid-19 Konspirasi

Gugus Tugas: Masih Ada Masyarakat Percaya Covid-19 Konspirasi

Nasional
Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dinilai Tak Akan Efektif

Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dinilai Tak Akan Efektif

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Buka Sekolah di Zona Kuning Covid-19

Pemerintah Pertimbangkan Buka Sekolah di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Diksi 'New Normal' Salah, Ahli: Berdampak pada Masyarakat, Kasus Tidak Turun-turun

Diksi "New Normal" Salah, Ahli: Berdampak pada Masyarakat, Kasus Tidak Turun-turun

Nasional
Jawab Ahmad Dhani, Andre Rosiade Bantah Teken Surat Pemecatan Gerindra Saat Dilantik

Jawab Ahmad Dhani, Andre Rosiade Bantah Teken Surat Pemecatan Gerindra Saat Dilantik

Nasional
Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Wakil Ketua KPK Khawatir Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Akan Kontraproduktif

Wakil Ketua KPK Khawatir Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Akan Kontraproduktif

Nasional
Hindari Penularan Covid-19 Saat Pilkada, KPU Gelar Rapid Test Berkala Penyelenggara

Hindari Penularan Covid-19 Saat Pilkada, KPU Gelar Rapid Test Berkala Penyelenggara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X