Pengusaha Makanan Usul ke Wapres, Bentuk Sistem Pendataan Produk Halal

Kompas.com - 23/12/2019, 20:17 WIB
Ketum GAPMMI Adhi S Lukman di Kantor Wapres, Jakarta KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMKetum GAPMMI Adhi S Lukman di Kantor Wapres, Jakarta
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha dan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mengusulkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar dibentuk pendataan produk makanan dan minuman halal.

Hal itu disampaikan Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman usai bertemu Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Adhi mengatakan pendataan tersebut memudahkan untuk mengekspor produk makanan dan minuman halal.

Baca juga: Wapres Maruf: Ironis, Indonesia Masih Jadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia

"Nah tadi kami usul misalnya bisa enggak dalam ekspor kita catat pemberitahuan ekspor barang itu. Kan harusnya rapi gitu ya. Semua ekspor tercatat ya. Nah ditambahkan yang halal harus dicantumkan ada kolom halal atau tidak halal, sehingga semua rapi," ujar Adhi.

"Dan database ini yang bisa kita pakai untuk kita sampaikan kepada World Halal Council supaya ini lho Indonesia sebenarnya kita sudah cukup banyak (produk halalnya)," lanjut dia.

Namun, ia mengatakan, usulan tersebut akan terkendala dengan belum rapinya pencatatan hasil produk halal di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Adhi mengatakan ada sekitar 1,6 juta UMKM yang memproduksi makanan dan minuman halal sehingga membutuhkan kerja ekstra keras untuk merapikan pendataan produk halal yang siap ekspor.

Baca juga: Maruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

"Tantangan halal ini yang industri kecil mikro rumah tangga, ini yang menjadi masalah yang jumlahnya kalau menurut data BPS industri kecil mikro rumah tangga pangan itu 1,6 juta. Sertifikasi halal ini menjadi masalah karena butuh waktu kapasitas dan kompetensinya," ujar Adhi.

"Nah Pak Wapres ingin membahas lebih lanjut tentang hal ini apakah perlu dilakukan penyesuaian atau tidak, dan sebagainya," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Nasional
BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

Nasional
Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Nasional
Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Nasional
Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Nasional
Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Nasional
Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan 'Noise'

Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Nasional
Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X