Pengusaha Makanan Usul ke Wapres, Bentuk Sistem Pendataan Produk Halal

Kompas.com - 23/12/2019, 20:17 WIB
Ketum GAPMMI Adhi S Lukman di Kantor Wapres, Jakarta KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMKetum GAPMMI Adhi S Lukman di Kantor Wapres, Jakarta
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha dan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mengusulkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar dibentuk pendataan produk makanan dan minuman halal.

Hal itu disampaikan Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman usai bertemu Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Adhi mengatakan pendataan tersebut memudahkan untuk mengekspor produk makanan dan minuman halal.

Baca juga: Wapres Maruf: Ironis, Indonesia Masih Jadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia

"Nah tadi kami usul misalnya bisa enggak dalam ekspor kita catat pemberitahuan ekspor barang itu. Kan harusnya rapi gitu ya. Semua ekspor tercatat ya. Nah ditambahkan yang halal harus dicantumkan ada kolom halal atau tidak halal, sehingga semua rapi," ujar Adhi.

"Dan database ini yang bisa kita pakai untuk kita sampaikan kepada World Halal Council supaya ini lho Indonesia sebenarnya kita sudah cukup banyak (produk halalnya)," lanjut dia.

Namun, ia mengatakan, usulan tersebut akan terkendala dengan belum rapinya pencatatan hasil produk halal di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adhi mengatakan ada sekitar 1,6 juta UMKM yang memproduksi makanan dan minuman halal sehingga membutuhkan kerja ekstra keras untuk merapikan pendataan produk halal yang siap ekspor.

Baca juga: Maruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

"Tantangan halal ini yang industri kecil mikro rumah tangga, ini yang menjadi masalah yang jumlahnya kalau menurut data BPS industri kecil mikro rumah tangga pangan itu 1,6 juta. Sertifikasi halal ini menjadi masalah karena butuh waktu kapasitas dan kompetensinya," ujar Adhi.

"Nah Pak Wapres ingin membahas lebih lanjut tentang hal ini apakah perlu dilakukan penyesuaian atau tidak, dan sebagainya," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X