Wiranto Disebut Desak OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura di Munaslub 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pendiri sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Hanura Yus Usman Sumanegara ikut berkomentar terkait pemilihan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum Partai Hanura dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tahun 2016 yang lalu.

Yus mengatakan, OSO sebenarnya tidak berkenan menjadi ketua umum Partai Hanura. Namun, mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto memaksa OSO untuk menggantikan posisinya.

"Pak OSO itu sebetulnya waktu itu tidak bersedia untuk jadi ketum Partai Hanura. Tapi karena didesak, dipaksa oleh Pak Wiranto, kemudian Pak Wiranto barangkali mengkondisikan sehingga terpilihlah pak OSO secara aklamasi," kata Yus di Kantor DPP Partai Hanura, City Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Hanura Kubu OSO Bahas Rencana Laporkan Pihak Wiranto

Wiranto pernah menyebutkan bahwa ada pakta integritas yang menyebutkan bahwa OSO hanya menjabat hingga 2019.

Namun, terkait dengan pakta integritas yang ditagih Wiranto kepada OSO, Yus mengatakan, selama Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura, pakta integritas itu tidak pernah dibahas.

"Pakta integritas itu kebetulan saya saat itu pimpinan sidang musyawarah luar biasa, tidak pernah dibahas dan bukan merupakan keputusan Munaslub," ujarnya.

Lebih lanjut, Yus merasa heran, Wiranto menagih pakta integritas kepada OSO yang isinya terkait masa jabatan menjadi ketua umum hingga menjaga soliditas kader.

"Jadi kami enggak tahu, tahu-tahu baru belakangan ini. Sepanjang berjalan 2-3 tahun ini tidak pernah," ujar dia.

Baca juga: Kubu OSO Sebut Pakta Integritas Tak Pernah Dibahas di Munaslub Partai Hanura

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkap proses terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.

Wiranto menuturkan, ada rekayasa di balik terpilihnya OSO. Rekayasa itu atas inisiasi Wiranto. 

Wiranto mengatakan, saat itu, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada dirinya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam periode 2014-2019.

Karena itu, ia mengaku tak bisa mengemban dua jabatan sekaligus yaitu menteri dan ketua umum Partai Hanura.

"Di benak saya, tidak mungkin, tidak pantas kalau saya merangkap sebagai ketum Hanura, ketum parpol. Maka kemudian mengadakan suatu acara namanya munaslub," kata Wiranto di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Hanura Kubu OSO Sebut Kepengurusan Kubu Wiranto Tak Punya Hak Gelar Munaslub

Wiranto mengatakan, dalam Munaslub Partai Hanura, ia merekayasa pemilihan ketua umum Partai Hanura agar dipilih secara aklamasi. Dan Munaslub akhirnya menunjuk OSO menjadi Ketua Umum Partai Hanura.

"Dari sana kita mengundang Saudara OSO untuk menjadi salah satu calon yang mengganti saya. Dan saya merekayasa, katakanlah, mudah kan merekayasa, saya buat aklamasi, maka ketua umum terpilih sodara OSO," ujarnya.

Kendati demikian, Wiranto mengatakan, Oesman harus menandatangani pakta integritas yang berisi kesepakatan diantaranya: menjadi ketua umum sampai 2019, taat pada AD/ART, menjaga soliditas partai dan menambah jumlah suara Hanura di Pemilu 2019.