Bawaslu Ingin Gandeng Aktivis hingga Akademisi untuk Bentuk Satgas

Kompas.com - 23/12/2019, 19:12 WIB
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan pelanggaran Pilkada 2020.

Satgas itu nantinya dipimpin Bawaslu dan melibatkan para pegiat pemilu hingga akademisi kampus di tiap kabupaten atau kota yang menggelar Pilkada.

"Harapan kita untuk Pilkda nanti sinergi dengan semua pihak termasuk aktivitis antikorupsi, pegiat-pegiat pemilu itu, kita buat semacam satgas," kata Afif usai sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Bawaslu Minta KPU Membuat PKPU Aturan Kampanye Pilkada di Medsos

Usulan pembentukan satgas ini, kata Afif, berangkat dari potensi politik uang dan penyebaran hoaks di Pilkada yang kian meningkat.

Pembentukan satgas diharapkan dapat memaksimalkan fungsi pencegahan pelanggaran, karena belakangan bentuk pelanggaran Pilkada menjadi semakin berkembang.

"Karena bagaimana pun kita tidak bisa mengukur, kadang-kadang meskipun kita melakukan sosialisasi sudah sangat banyak, cara inovasi orang melanggar itu juga semakin berkembang. Nah itu yang kita antisipasi sebenarnya," ujar Afif.

Afif mengatakan, satgas ini berbeda fungsi dengan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang sebelumnya sudah ada.

Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan lebih berfungsi pada penindakan, sedangkan satgas akan lebih berfokus pada pencegahan.

Baca juga: Jelang Pilkada, Sejumlah Kelompok Masyarakat Dinilai Rawan Kehilangan Hak Suara

Jika pun nantinya satgas menemukan adanya pelanggaran pilkada, lanjut Afif, menjadi kewenangan Bawaslu untuk melakukan penindakan.

"Secara sederhana ini untuk lebih menguatkan pencegahan dan penindakannya sih. Namanya pencegahan kan harus banyak melibatkan banyak orang," kata Afif.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah itu meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun hari pemungutan suara Pilkada jatuh pada 23 September tahun depan.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X