Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Petani Tuban Ditangkap Saat Jokowi Berkunjung, Ini Kata Istana

Kompas.com - 23/12/2019, 13:13 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga petani di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditangkap polisi lantaran menggelar aksi protes menolak lahan mereka digusur untuk pembangunan kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan menyebut, ketiga petani tersebut adalah Wawan, Mashuri, dan Basori.

Ketiganya ditangkap pada Sabtu (21/12/2019), atau bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo untuk meninjau kilang Petrokimia di Tuban. 

"Alasan penahanan tersebut diduga terkait kunjungan Jokowi beserta pejabat tinggi negara ke tapak kilang minyak,” kata Wahyu melalui keterangan tertulis, Minggu (22/12/2019).

Baca juga: Tinjau Kilang Petrokimia TPPI, Jokowi Minta Selesai dalam 3 Tahun

Menurut Wahyu, ketiga warga itu berniat membentangkan spanduk protes saat kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan.

Spanduk tersebut berbunyi "Tanah Tidak Dijual, Pak Jokowi Jangan Paksa Kami Jual Lahan".

Wahyu mengatakan, aksi protes tersebut sejatinya dilakukan sebagai akumulasi kekecewaan karena lahannya akan diambil alih paksa untuk kepentingan proyek.

Kendati begitu, ia menyesalkan apa yang dilakukan ketiga petani Tuban tersebut justru seakan-akan dianggap seperti teroris yang membahayakan negara.

"Kejadian tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran HAM oleh negara kepada rakyatnya, khususnya pasa 28 UUD RI 1945 yang pada pembuka mengungkapkan, 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang'," ujar dia.

Wahyu menyebut ketiga petani telah dibebaskan pada Minggu (22/12/2019) pukul 13.41 WIB.

Tanggapan Istana

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, masih ada warga sekitar kilang yang belum memahami kepentingan nasional di balik pembangunan kilang minyak.

Padahal, pembangunan kilang ini akan meningkatkan produksi minyak dalam negeri sehingga Indonesia tak terus menerus tergantung pada impor minyak.

"Saya pikir memang perlu pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat karena kita bicara kepentingan nasional, bukan kepentingan perorangan atau kepentingan perusahaan, tapi kita bicara tentang kepentingan nasional dan pride sebuah bangsa," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Moeldoko mengatakan, pembangunan kilang minyak di Tuban ini sebenarnya sudah berlangsung lama.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com