Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Bandingkan Jalur Sutra China dengan Jalur Rempah Indonesia

Kompas.com - 23/12/2019, 12:14 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Indonesia memiliki jalur rempah yang dahsyat nan bersejarah.

Menurut dia, jalur rempah Indonesia tak kalah hebatnya dengan One Belt One Road (OBOR) yang terinspirasi dari jalur sutra China yang termahsyur di masa lalu.

"Kalau Tiongkok (China) punya OBOR jalur sutra. Kalau kita bandingkan dengan jalur rempah internasional itu jauh lebih dasyat," kata Hasto ketika membuka forum diskusi "Potensi Rempah Nusantara untuk Kemajuan Indonesia" di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Di Balik Ambisi China Kobarkan Kembali Jalur Sutra...

Ia pun mengatakan, sudah saatnya Indonesia berfokus pada pengembangan rempah-rempah.

Hasto menyebutkan, Indonesia tak perlu lagi membandingkan-bandingkan diri dengan negara-negara lain.

"Darma bakti bagi Ibu Pertiwi, negara yang sebenarnya kaya raya tetapi orientasi kita kurang. Kita kagum dengan bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Timur Tengah, kita ingin seperti mereka tapi mengubur apa yang ada di sini," ujar Hasto.

"Maka mari kita mengkaji melalui jalur rempah ini, saya ingin menggelorakan semangat itu," kata dia.

Baca juga: Susuri Budaya dan Sejarah Nusantara Lewat Jalur Rempah

Hasto optimistis Indonesia bisa jadi bangsa sejahtera jika mampu mengelola jalur rempah dengan maksimal.

"Kita harus fokus kelola dari hulu ke hilir. Maka kami meyakini itu akan menjadi jalan kesejahteraan bagi bangsa dalam hal pangan,  pangan ini juga dalam hal kekayaan laut kita, bumbu-bumbuan, rempah-rempah, minyak-minyak juga," tuturnya.

Karena itu, kata Hasto, salah satu agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P mendatang adalah membicarakan soal optimalisasi pengelolaan jalur rempah.

Menurut dia, PDI-P tak lagi sekadar berbicara soal politik kekuasaan. Dia menegaskan bahwa partainya berfokus pada politik substantif.

"Maka Rakernas nanti, itu memang kita semacam melawan arus. Ketika orang masih suka politik kekuasaan, kami berbicara tentang politik substansi, politik apa yang ada di bumi Indonesia dan kemudian secara progresif ini harus kita kelola dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, Rakernas PDI-P yang digelar 10-12 Januari 2020 itu, sekaligus merupakan momentum pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional berada di bawah kendali Kementerian Riset dan Teknologi yang dipimpin Menteri Bambang Brodjonegoro.

"Rakernas ini menggunakan momentum keputusan presiden membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com