Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sebut Panglima TNI Bisa Perempuan, Gerindra: Hak Prerogatif Presiden

Kompas.com - 23/12/2019, 12:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, penunjukkan Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden.

Presiden dengan kewenangannya bisa menunjuk siapapun sebagai panglima, termasuk juga perempuan.

Pernyataan ini menanggapi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut bahwa jabatan Panglima TNI bisa diisi oleh perempuan.

"Untuk Panglima TNI itu hak preogratif presiden," kata Dasco saat dihubungi, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Megawati: Panglima TNI Boleh Enggak dari Perempuan? Presiden Saja Boleh

Dasco mengatakan, meski punya hak prerogatif, presiden tetap harus berpegang pada undang-undang untuk menunjuk panglima.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seorang calon panglima. Paling dasar, yang bersangkutan harus seorang anggota TNI, bukan dari kalangan sipil.

"Jadi terserah presiden dan juga Panglima TNI perempuan nggak melanggar sturan," kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menilai semestinya jabatan Panglima TNI bisa saja diisi perempuan.

Baca juga: Megawati: Saya Kesepian, Banyak Perempuan Tak Mau Masuk Politik

Hal itu diutarakan Megawati saat membuka acara BPIP yang bertajuk Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Minggu (22/12/2019).

Mulanya, Megawati menyinggung peran pahlawan nasional perempuan Laksamana Malahayati.

Megawati mengatakan peran Laksamana Malahayati menunjukkan sejatinya perempuan layak menduduki posisi tinggi di militer.

"Dia laksamana benar. Bukan pakai embel-embel. Dia ikut perang dan memenangkan perang di Aceh. Kalah gubernur jenderal oleh dia. Apakah kita tidak bangga punya Laksamana Malahayati. Saya bangga banget," ujar Presiden kelima RI tersebut dalam pidato sambutannya.

"Apakah Panglima TNI tidak boleh dari kaum perempuan? Why not. Panglima TNI tidak boleh ya kaum perempuan? Presiden saja ya sudah (pernah). Artinya ya ke bawahnya ya boleh dong," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com