Megawati Sebut Panglima TNI Bisa Perempuan, Gerindra: Hak Prerogatif Presiden

Kompas.com - 23/12/2019, 12:06 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/12/2019) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, penunjukkan Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden.

Presiden dengan kewenangannya bisa menunjuk siapapun sebagai panglima, termasuk juga perempuan.

Pernyataan ini menanggapi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut bahwa jabatan Panglima TNI bisa diisi oleh perempuan.

"Untuk Panglima TNI itu hak preogratif presiden," kata Dasco saat dihubungi, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Megawati: Panglima TNI Boleh Enggak dari Perempuan? Presiden Saja Boleh

Dasco mengatakan, meski punya hak prerogatif, presiden tetap harus berpegang pada undang-undang untuk menunjuk panglima.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seorang calon panglima. Paling dasar, yang bersangkutan harus seorang anggota TNI, bukan dari kalangan sipil.

"Jadi terserah presiden dan juga Panglima TNI perempuan nggak melanggar sturan," kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menilai semestinya jabatan Panglima TNI bisa saja diisi perempuan.

Baca juga: Megawati: Saya Kesepian, Banyak Perempuan Tak Mau Masuk Politik

Hal itu diutarakan Megawati saat membuka acara BPIP yang bertajuk Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Minggu (22/12/2019).

Mulanya, Megawati menyinggung peran pahlawan nasional perempuan Laksamana Malahayati.

Megawati mengatakan peran Laksamana Malahayati menunjukkan sejatinya perempuan layak menduduki posisi tinggi di militer.

"Dia laksamana benar. Bukan pakai embel-embel. Dia ikut perang dan memenangkan perang di Aceh. Kalah gubernur jenderal oleh dia. Apakah kita tidak bangga punya Laksamana Malahayati. Saya bangga banget," ujar Presiden kelima RI tersebut dalam pidato sambutannya.

"Apakah Panglima TNI tidak boleh dari kaum perempuan? Why not. Panglima TNI tidak boleh ya kaum perempuan? Presiden saja ya sudah (pernah). Artinya ya ke bawahnya ya boleh dong," lanjutnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X