Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KALEIDOSKOP 2019: Tokoh Milenial yang Jadi Pilihan Jokowi...

Kompas.com - 23/12/2019, 05:36 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal solidaritas ulama muda Jokowi (Samawi).

Teman diskusi presiden

Tujuh stafsus milenial ditempatkan dalam gugus tugas "teman diskusi presiden". Mereka bakal banyak berdiskusi tentang gagasan-gagasan inovatif.

Namun, salah satu dari mereka, yaitu Angkie Yudistia merangkap tugas sebagai juru bicara di bidang sosial bersama sejumlah stafsus lainnya.

Kebutuhan atau ornamen politik?

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Kuskridho Ambardi (Dodi) menganggap hal itu sebagai upaya atau metode yang dilakukan Jokowi untuk cepat mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi.

Baca juga: Stafsus Milenial Jokowi Diminta Kerja Ekstra untuk Buktikan Mereka Bukan Pajangan

Selain itu, Dodi mengatakan, komposisi staf yang banyak diisi kaum milenial itu sesuai dengan perhatian Jokowi saat ini, yaitu perkembangan dunia digital.

Menurut dia, kehadiran milenial di tubuh staf khusus bisa menjadi amunisi dan sumber daya bagi Jokowi untuk berpikir lebih tepat dan dinamis guna menghadapi era digital.

"Nah, perkembangan digital itu menjadi perhatian jokowi. Latar belakang dari orang-orang itu, selain mereka anak muda, mereka juga lulusan dari universitas-universitas top dunia," kata Dodi, Jumat (22/11/2019).

"Sementara kan kalau kita melihat kementeriannya kan relatif orang-orang karier yang mungkin visinya itu masih di dunia lama," kata dia lagi. 

Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Wijayanto mengatakan, penunjukkan tujuh staf khusus milenial ini bukan berarti tidak memiliki sisi negatif.

Baca juga: Stafsus Milenial Jokowi Angkie Yudistia Ceritakan Sulitnya Difabel Hidup Mandiri

Menurut Wijayanto, kabinet Jokowi saat ini relatif besar. Kehadiran milenial tersebut makin menggemukkan pemerintah yang terdiri dari 34 menteri, 12 wakil menteri, dan 13 staf khusus.

"Sekarang kita melihat ada staf khusus, kita bisa bertanya apakah mereka benar-benar efektif atau hanya sebagai ornamen politik," ujar Wijayanto.

Ia pun khawatir apakah pemikiran mereka nanti benar-benar didengar oleh presiden dan dimanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan yang produktif.

"Karena kita tahu kabinet sudah gemuk dan semua ingin punya peran di sana. Ketika kepentingan-kepentingan elite berseberangan dengan milenial ini tentu kita bisa menduga siapa yang akan menang," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com