Temukan Sel Mewah Napi Koruptor, Ombudsman Minta Lapas Terapkan Standar

Kompas.com - 22/12/2019, 16:03 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombdusman Adrianus Meliala meminta adanya perbaikan dalam rangka menerapkan standar sel bagi seluruh narapidana.

Hal itu diungkapkan Adrianus usai meninjau Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/12/2019).

"Minimal ada usaha dari kita untuk memperbaiki sehingga kemudian tadi hakikat bahwa satu orang satu sel sehingga kemudian standar itu berlaku," ungkap Adrianus seperti dikutip dari KompasTV, Minggu (22/12/2019).

Baca juga: Cerita di Balik Novanto Dikembalikan ke Lapas Sukamiskin, Berperilaku Baik hingga Tidak Ada Perlakuan Khusus

Dalam kunjungannya, Ombudsman menemukan fasilitas mewah yang ditempati terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), Setya Novanto.

Begitu pula dengan sel terpidana kasus korupsi lainnya yaitu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Djoko Susilo.

Bahkan, kamar Novanto dikunci dengan menggunakan gembok sidik jari.

Adrianus mengatakan bahwa sel ketiganya masih luas. Sebab, sel tersebut telah mengalami modifikasi.

Padahal, lapas tersebut termasuk cagar budaya yang tak boleh direhab dengan ketentuan khusus.

Maka dari itu ia berharap adanya perbaikan seperti bentuk awalnya.

"Artinya itu sebenarnya ada 6 sel yang dijebol sehingga menjadi 3 sel. Di sini kan ada soal karena ini adalah cagar budaya," katanya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

Nasional
Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Nasional
Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Nasional
Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Nasional
Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Nasional
Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Nasional
Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Nasional
Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Nasional
DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

Nasional
Jokowi Akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik

Jokowi Akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik

Nasional
KPK Panggil Kuasa Hukum Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Panggil Kuasa Hukum Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Ajak Gotong Royong Atasi Covid-19, KSP Rilis Aplikasi 10 Rumah Aman

Ajak Gotong Royong Atasi Covid-19, KSP Rilis Aplikasi 10 Rumah Aman

Nasional
Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Akan Periksa Nur Ahmad Syaifuddin

Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Akan Periksa Nur Ahmad Syaifuddin

Nasional
Pemerintah Akan Terbitkan Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah Akan Terbitkan Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nasional
Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Akan Dibacakan dalam Rapat Paripurna Siang Ini

Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Akan Dibacakan dalam Rapat Paripurna Siang Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X