Jokowi Sudah Pilih Desain Ibu Kota Baru, Diumumkan 23 Desember

Kompas.com - 20/12/2019, 22:41 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah memilih salah satu dari lima opsi desain ibu kota baru. Desain ini merupakan hasil sayembara yang  diikuti 557 peserta.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menjadi salah satu dewan juri menjelaskan, dari 557 desain yang masuk, tersaring 5 desain.

Kelima perancang desain ibu kota baru itu diundang ke Istana pada Jumat (20/12/2019) untuk mempresentasikan hasil karyanya kepada Kepala Negara.

Jokowi pun memilih satu desain yang dinilai paling baik.

Baca juga: 9 Fakta Jokowi di Ibu Kota Baru, Ungkap Lokasi Istana Presiden hingga Susuri Jalan Perbatasan Nunukan

"Pilihan presiden saya kira luar biasa. Presiden sudah merekomendasikan ke dewan juri karena pengumumannya harus surat dari dewan juri," kata Ridwan Kamil usai menyaksikan presentasi lima desain terpilih bersama Jokowi.

Menurut Ridwan, rekomendasi Jokowi akan menjadi pertimbangan bagi dewan juri. Setelah ini, dewan juri akan melakukan rapat untuk menentukan pemenang.

"Nanti tanggal 23 diumumkan pemenangnya sesuai dengan rekomendasi juri dan arahan Presiden," kata dia.

Ridwan Kamil yang juga seorang arsitek ini memastikan desain pemenang akan benar-benar diterapkan di Ibu Kota baru yang terletak di sebagian wilayah Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kendati demikian, akan ada ruang perubahan tata letak pada desain yang terpilih nanti bila tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Tak menutup kemungkinan juga desain dari pemenang juara pertama akan dikombinasikan dengan desain dari pemenang lainnya.

Baca juga: Janji-janji Jokowi untuk Ibu Kota Baru…

"Nanti ada rekomendasi penyempuraan, si pemenang mungkin 80 persen perfect, kurang 20 persennya diisi dari juara-juara lain yang kami anggap bisa dimasukkan," ungkapnya.

Sementara terkait desain Istana Negara dan bangunan pemerintahan lain, Ridwan menyebut, tidak perlu seluruhnya disayembarakan. Sebab, yang terpenting desain dan gagasan besar ibu kota negara sudah tersedia.

"Kita lihat timing dan kebermanfaatannya, jadi tidak semua harus disayembarakan juga. Lain-lain bisa penunjukkan, bisa (berdasarkan) kredibilitas dan pengalaman," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus DID Tabanan, KPK Panggil 4 Manajer Hotel di Jakarta sebagai Saksi

Kasus DID Tabanan, KPK Panggil 4 Manajer Hotel di Jakarta sebagai Saksi

Nasional
Dua Putra Jokowi Dilaporkan ke KPK, Pelapor Dilaporkan Balik, Apa Masalahnya?

Dua Putra Jokowi Dilaporkan ke KPK, Pelapor Dilaporkan Balik, Apa Masalahnya?

Nasional
Luhut: Peningkatan Kasus Omicron Lebih Rendah dari Delta, Pemerintah Dalam Kendali Penuh

Luhut: Peningkatan Kasus Omicron Lebih Rendah dari Delta, Pemerintah Dalam Kendali Penuh

Nasional
Azis Syamsuddin Dituntut Pencabutan Hak Politik Selama 5 Tahun

Azis Syamsuddin Dituntut Pencabutan Hak Politik Selama 5 Tahun

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Perhimpunan Dokter Paru Khawatir Sistem Kesehatan Kewalahan

Kasus Covid-19 Melonjak, Perhimpunan Dokter Paru Khawatir Sistem Kesehatan Kewalahan

Nasional
Polemik Pelat Mobil Arteria, Polri Dinilai Lemah Menindak Elit dan Orang Berduit

Polemik Pelat Mobil Arteria, Polri Dinilai Lemah Menindak Elit dan Orang Berduit

Nasional
Mengenal Komando Armada Republik Indonesia, Satuan Baru TNI

Mengenal Komando Armada Republik Indonesia, Satuan Baru TNI

Nasional
Gejala Omicron Sulit Dibedakan dari Flu Biasa, jika Merasa Sakit, Segeralah Testing!

Gejala Omicron Sulit Dibedakan dari Flu Biasa, jika Merasa Sakit, Segeralah Testing!

Nasional
Polri Diminta Transparan Terkait Polemik Pelat Mobil Arteria Dahlan

Polri Diminta Transparan Terkait Polemik Pelat Mobil Arteria Dahlan

Nasional
Jokowi: Kita Berpuluh Tahun Nyaman Impor, Tak Berpikir Rugikan Negara

Jokowi: Kita Berpuluh Tahun Nyaman Impor, Tak Berpikir Rugikan Negara

Nasional
Luhut: Jabodetabek Masih Berstatus PPKM Level 2

Luhut: Jabodetabek Masih Berstatus PPKM Level 2

Nasional
Pasien Covid-19 yang Dirawat di RSUP Persahabatan Naik, BOR Hampir 70 Persen

Pasien Covid-19 yang Dirawat di RSUP Persahabatan Naik, BOR Hampir 70 Persen

Nasional
Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Penjara

Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Penjara

Nasional
DPR, Kemendagri, dan KPU-Bawaslu Rapat Bahas Jadwal Pemilu 2024 Hari Ini

DPR, Kemendagri, dan KPU-Bawaslu Rapat Bahas Jadwal Pemilu 2024 Hari Ini

Nasional
Risma Disebut Calon Kepala Otorita IKN, PDI-P: Yang Sudah Jadi Menteri, Konsentrasi Saja

Risma Disebut Calon Kepala Otorita IKN, PDI-P: Yang Sudah Jadi Menteri, Konsentrasi Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.