Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Perdana sebagai Ketua KPK, Firli Ingin Naikkan Gaji Pegawai KPK

Kompas.com - 20/12/2019, 20:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri berbicara soal niatnya meningkatkan gaji pegawai KPK saat berpidato dalam acara serah terima jabatan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/12/2019).

Firli mengatakan, usulan itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan antara pimpinan KPK, Dewan Pengawas, dan Jokowi pada Jumat siang tadi.

"Karena beliau menyampaikan bagaimana membangun bangsa yang besar ini, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan lapangan kerja, satu kata kunci yang kami sampaikan tadi adalah untuk meningkat kesejahteraan jangan pula lupa kesejahteraan pegawai KPK," kata Firli.

Firli Bahuri pun menganalogikan kenaikan gaji seperti pesawat yang lepas landas di mana para penumpangnya merasa nyaman hingga tak sedikit yang terlelap.

Baca juga: Agus Rahardjo Serahkan iPad ke Firli Bahuri, Apa Maksudnya?

Sedangkan, menurut Firli, gaji yang turun sama seperti ketika pesawat mendarat di mana banyak penumpang yang merasa was-was.

"Itulah analog dengan gaji KPk Kalau gaji naik, pasti tidak ada kegaduhan, kalau gaji turun pasti akan terjadi keguncangan. Kok enggak tepuk tangan ini?" ujar Firli yang kemudian disambut tepuk tangan para pegawai.

Di samping itu, Firli juga mengusulkan agar menghapus sisten gaji-tunggal yang selama ini diterapkan di KPK.

Baca juga: Firli Bahuri Tegaskan KPK Tetap Fokus Berantas Korupsi

Ia berharap, para pegawai KPK juga mendapat tunjangan di luar gaji yang sudah merela terima.

"Bisa saja gaji ditambah tunjungan, apakah itu tunjangan kinerja, apakah itu tunjangan kemahalan atau tujangan resiko. Itu yang kami sampaikan ke pemerintah dan ini yang sudah kami kominikasikan, mudah-mudahan keluar," kata Firli Bahuri.

Firli menambahkan, usulan meningkatkan pendapatan para pegawai itu merupakan salah satu konsekuensi pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UU KPK yang baru.

Diberitakan sebelumnya, Jumat (20/12/2019) siang Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023.

Baca juga: Saat Tumpak Panggabean Dipercaya Pimpin KPK yang Terjerat Cicak vs Buaya

Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.

Kelima pimpinan KPK yang baru resmi menjabat ini menggantikan pimpinan KPK 2015-2019 yang sudah habis masa jabatannya.

Selain pelantikan pimpinan KPK, dalam kesempatan ini turut dilantik lima anggota Dewan Pengawas KPK.

Kelimanya, yakni Tumpak Hatarongan Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris dan Harjono. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com