Temuan Rekening Kasino, Mendagri Harap Jadi Peringatan untuk Kepala Daerah

Kompas.com - 20/12/2019, 19:55 WIB
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan kepada awak media usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Kompas.com / Dani PrabowoKetua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan kepada awak media usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, akan menggunakan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) untuk memperingatkan kepala daerah agar berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.

Sebelumnya, PPATK mengungkap adanya temua rekening kasino yang dimiliki kepala daerah di luar negeri. Besarnya rekening itu disebut-sebut mencapai Rp 50 miliar.

“Setelah itu, kami akan gunakan untuk memperingatkan teman-teman kepala daerah yang lain supaya lebih hati-hati dan lebih efektif, efisien, dalam melaksanakan tata kelola keuangan negara,” kata Tito usai bertemu Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Mantan Kapolri itu mengaku, tidak bisa memanggil kepala daerah yang terindikasi memiliki rekening tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pasalnya, wewenang itu menjadi ranah aparat penegak hukum.

Baca juga: Bertemu Ketua PPATK, Mendagri Akui Bahas Rekening Kasino Kepala Daerah

Hal itu disebabkan temuan PPATK merupakan informasi intelijen yang bersifat rahasia. Sehingga, hanya aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk mendapatkan serta mengklarifikasinya lebih jauh untuk kemudian dibuktikan apakah ada dugaan pidana atau tidak.

“Jadi tidak bisa kemudian saya meminta kepada PPATK, ‘Pak nama gubernurnya siapa, ininya siapa’. Saya nanti kena pidana karena ada aturan-aturan seperti itu,” ujarnya.

Kalau pun ada informasi tambahan yang bisa diperoleh Kemendagri, ia mengatakan, hanyalah seputar modusnya. Nantinya, informasi tersebut akan menjadi gambaran umum untuk memperingatkan kepala daerah baik itu gubernur, walikota maupun bupati untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Nasional
76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

Nasional
Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Nasional
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi 'New Normal'...

Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi "New Normal"...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X