Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra Apresiasi Nama-nama Dewas KPK Pilihan Jokowi

Kompas.com - 20/12/2019, 18:23 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi nama-nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih Presiden Joko Widodo. 

Muzani yakin Dewan Pengawas bersama komisioner KPK yang baru merupakan sosok yang teruji da terpercaya untuk mengemban tugas tersebut.

"Nama-nama itu saya kira nama-nama yang cukup terpercaya di publik, nama-nama yang cukup teruji selama ini," kata Muzani di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Muzani berharap komisioner dan Dewan Pengawas KPK mampu menjaga komitmen pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan pemberantasan korupsi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

"Prinsipnya pemberantasan korupsi itu adalah kalimat atau kata yang mudah diucapkan tapi paling sulit dilaksanakan dan itu selalu menjadi jargon," kata Muzani.

Baca juga: 4 Kasus Besar yang Diungkap KPK Era Agus Rahardjo Dkk

"Tapi bagaimana jargon itu menjadi implementasi, itu persoalan yang serius," imbuh dia.

Menurut Muzani, mereka memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih.

Ia pun mengingatkan permasalahan utama dalam penciptaan lingkungan pemerintahan yang bersih adalah lingkaran di dalam pemerintahan itu sendiri.

"Saya kira problem utamanya kadang-kadang menciptakan pemerintahan yang bersih itu problem utamanya adalah inner circle di antara kita," kata Muzani.

"Saya kira yang paling penting adalah menciptakan inner circle yang baik dalam lingkungan pejabat negara supaya dia tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang disebut korupsi," ujar Muzani.

Baca juga: Serah Terima Jabatan, KPK Resmi Dipimpin Firli Bahuri

Diberitakan, Presiden Jokowi telah melantik lima orang anggota Dewan Pengawas dan komisioner KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Lima orang anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Jokowi adalah Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Harjono, Tumpak Hatarongan Panggabean.

Sementara itu, lima komisioner KPK yang sebelumnya melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com