Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra Apresiasi Nama-nama Dewas KPK Pilihan Jokowi

Kompas.com - 20/12/2019, 18:23 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi nama-nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih Presiden Joko Widodo. 

Muzani yakin Dewan Pengawas bersama komisioner KPK yang baru merupakan sosok yang teruji da terpercaya untuk mengemban tugas tersebut.

"Nama-nama itu saya kira nama-nama yang cukup terpercaya di publik, nama-nama yang cukup teruji selama ini," kata Muzani di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Muzani berharap komisioner dan Dewan Pengawas KPK mampu menjaga komitmen pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan pemberantasan korupsi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

"Prinsipnya pemberantasan korupsi itu adalah kalimat atau kata yang mudah diucapkan tapi paling sulit dilaksanakan dan itu selalu menjadi jargon," kata Muzani.

Baca juga: 4 Kasus Besar yang Diungkap KPK Era Agus Rahardjo Dkk

"Tapi bagaimana jargon itu menjadi implementasi, itu persoalan yang serius," imbuh dia.

Menurut Muzani, mereka memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih.

Ia pun mengingatkan permasalahan utama dalam penciptaan lingkungan pemerintahan yang bersih adalah lingkaran di dalam pemerintahan itu sendiri.

"Saya kira problem utamanya kadang-kadang menciptakan pemerintahan yang bersih itu problem utamanya adalah inner circle di antara kita," kata Muzani.

"Saya kira yang paling penting adalah menciptakan inner circle yang baik dalam lingkungan pejabat negara supaya dia tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang disebut korupsi," ujar Muzani.

Baca juga: Serah Terima Jabatan, KPK Resmi Dipimpin Firli Bahuri

Diberitakan, Presiden Jokowi telah melantik lima orang anggota Dewan Pengawas dan komisioner KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Lima orang anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Jokowi adalah Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Harjono, Tumpak Hatarongan Panggabean.

Sementara itu, lima komisioner KPK yang sebelumnya melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com