Sekjen Gerindra Apresiasi Nama-nama Dewas KPK Pilihan Jokowi

Kompas.com - 20/12/2019, 18:23 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan sebelum meninggalkan kediaman Prabowo, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan sebelum meninggalkan kediaman Prabowo, Kamis (17/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi nama-nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih Presiden Joko Widodo. 

Muzani yakin Dewan Pengawas bersama komisioner KPK yang baru merupakan sosok yang teruji da terpercaya untuk mengemban tugas tersebut.

"Nama-nama itu saya kira nama-nama yang cukup terpercaya di publik, nama-nama yang cukup teruji selama ini," kata Muzani di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Muzani berharap komisioner dan Dewan Pengawas KPK mampu menjaga komitmen pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan pemberantasan korupsi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

"Prinsipnya pemberantasan korupsi itu adalah kalimat atau kata yang mudah diucapkan tapi paling sulit dilaksanakan dan itu selalu menjadi jargon," kata Muzani.

Baca juga: 4 Kasus Besar yang Diungkap KPK Era Agus Rahardjo Dkk

"Tapi bagaimana jargon itu menjadi implementasi, itu persoalan yang serius," imbuh dia.

Menurut Muzani, mereka memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih.

Ia pun mengingatkan permasalahan utama dalam penciptaan lingkungan pemerintahan yang bersih adalah lingkaran di dalam pemerintahan itu sendiri.

"Saya kira problem utamanya kadang-kadang menciptakan pemerintahan yang bersih itu problem utamanya adalah inner circle di antara kita," kata Muzani.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Nasional
Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Nasional
Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Nasional
10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

Nasional
Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Nasional
Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Nasional
Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Nasional
Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Nasional
Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.