Bertemu Ketua PPATK, Mendagri Akui Bahas Rekening Kasino Kepala Daerah

Kompas.com - 20/12/2019, 15:49 WIB
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan kepada awak media usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Kompas.com / Dani PrabowoKetua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan kepada awak media usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku, persoalan rekening kasino kepala daerah turut menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuannya dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin di kantor Kemengari, Jumat (20/12/2019) siang.

“Iya itu juga kami bahas,” kata Tito saat menjawab pertanyaan awak media usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup di Gedung A Kemendagri itu.

Mantan Kapolri itu mengapresiasi temuan PPATK tersebut. Menurut dia, salah satu tugas Kemendagri adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah daerah, baik dalam hal kinerja maupun anggaran.

Baca juga: PPATK Serahkan Temuan Rekening Kasino Kepala Daerah ke Mitra Kerja

Namun yang jadi persoalan, Kemendagri tidak memiliki instrumen untuk mendeteksi sistem tersebut.

Ia pun bersyukur keberadaan PPATK dapat membantu kinerja Kemendagri dalam proses pengawasan terhadap keuangan pemerintah daerah agar penggunaannya dapat berjalan tepat sasaran.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

   

“Apa yang disampaikan PPATK tentu dari awal saya sudah menyampaikan memberikan apresiasi ini pasti sudah secara langsung maupun tidak langsung mendukung tugas pokok saya selaku Mendagri untuk melakukan pengawasan,” kata dia.

Meski demikian, Tito mengaku, tak bisa mengungkap secara detail temuan tersebut kepada publik.

Pasalnya, temuan PPATK bersifat data intelijen atau rahasia yang menjadi wewenang aparat penegak hukum dalam pengungkapannya.

Baca juga: Temui Mendagri, Ketua PPATK Bakal Bahas soal Rekening Kasino Kepala Daerah?

Selain itu, Kemendagri juga tidak berhak meminta informasi lebih detail kepada PPATK, karena itu merupakan wewenang aparat berwajib untuk mengklarifikasi kebenaran informasi yang disampaikan.

“Yang bisa kami lakukan meminta kira-kira gambaran umum ini kan adanya di media, otomatis kami meminta dari sumber langsung apakah benar seperti di media. Kalau benar, kira-kira modusnya seperti itu, pola-pola umum saja,” ujarnya.

“Setelah itu, kami akan gunakan untuk memperingatkan teman-teman kepala daerah yang lain supaya lebih hati-hati dan lebih efektif, efisien, dalam melaksanakan tata kelola keuangan negara,” tutup Tito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

Nasional
Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X