Bertemu Ketua PPATK, Mendagri Akui Bahas Rekening Kasino Kepala Daerah

Kompas.com - 20/12/2019, 15:49 WIB
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan kepada awak media usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Kompas.com / Dani PrabowoKetua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan kepada awak media usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku, persoalan rekening kasino kepala daerah turut menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuannya dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin di kantor Kemengari, Jumat (20/12/2019) siang.

“Iya itu juga kami bahas,” kata Tito saat menjawab pertanyaan awak media usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup di Gedung A Kemendagri itu.

Mantan Kapolri itu mengapresiasi temuan PPATK tersebut. Menurut dia, salah satu tugas Kemendagri adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah daerah, baik dalam hal kinerja maupun anggaran.

Baca juga: PPATK Serahkan Temuan Rekening Kasino Kepala Daerah ke Mitra Kerja

Namun yang jadi persoalan, Kemendagri tidak memiliki instrumen untuk mendeteksi sistem tersebut.

Ia pun bersyukur keberadaan PPATK dapat membantu kinerja Kemendagri dalam proses pengawasan terhadap keuangan pemerintah daerah agar penggunaannya dapat berjalan tepat sasaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

   

“Apa yang disampaikan PPATK tentu dari awal saya sudah menyampaikan memberikan apresiasi ini pasti sudah secara langsung maupun tidak langsung mendukung tugas pokok saya selaku Mendagri untuk melakukan pengawasan,” kata dia.

Meski demikian, Tito mengaku, tak bisa mengungkap secara detail temuan tersebut kepada publik.

Pasalnya, temuan PPATK bersifat data intelijen atau rahasia yang menjadi wewenang aparat penegak hukum dalam pengungkapannya.

Baca juga: Temui Mendagri, Ketua PPATK Bakal Bahas soal Rekening Kasino Kepala Daerah?

Selain itu, Kemendagri juga tidak berhak meminta informasi lebih detail kepada PPATK, karena itu merupakan wewenang aparat berwajib untuk mengklarifikasi kebenaran informasi yang disampaikan.

“Yang bisa kami lakukan meminta kira-kira gambaran umum ini kan adanya di media, otomatis kami meminta dari sumber langsung apakah benar seperti di media. Kalau benar, kira-kira modusnya seperti itu, pola-pola umum saja,” ujarnya.

“Setelah itu, kami akan gunakan untuk memperingatkan teman-teman kepala daerah yang lain supaya lebih hati-hati dan lebih efektif, efisien, dalam melaksanakan tata kelola keuangan negara,” tutup Tito.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Nasional
Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Nasional
Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Nasional
Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Nasional
Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.