Bertemu Ketua PPATK, Mendagri Akui Bahas Rekening Kasino Kepala Daerah

Kompas.com - 20/12/2019, 15:49 WIB
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan kepada awak media usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Kompas.com / Dani PrabowoKetua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan kepada awak media usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku, persoalan rekening kasino kepala daerah turut menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuannya dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin di kantor Kemengari, Jumat (20/12/2019) siang.

“Iya itu juga kami bahas,” kata Tito saat menjawab pertanyaan awak media usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup di Gedung A Kemendagri itu.

Mantan Kapolri itu mengapresiasi temuan PPATK tersebut. Menurut dia, salah satu tugas Kemendagri adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah daerah, baik dalam hal kinerja maupun anggaran.

Baca juga: PPATK Serahkan Temuan Rekening Kasino Kepala Daerah ke Mitra Kerja

Namun yang jadi persoalan, Kemendagri tidak memiliki instrumen untuk mendeteksi sistem tersebut.

Ia pun bersyukur keberadaan PPATK dapat membantu kinerja Kemendagri dalam proses pengawasan terhadap keuangan pemerintah daerah agar penggunaannya dapat berjalan tepat sasaran.

   

“Apa yang disampaikan PPATK tentu dari awal saya sudah menyampaikan memberikan apresiasi ini pasti sudah secara langsung maupun tidak langsung mendukung tugas pokok saya selaku Mendagri untuk melakukan pengawasan,” kata dia.

Meski demikian, Tito mengaku, tak bisa mengungkap secara detail temuan tersebut kepada publik.

Pasalnya, temuan PPATK bersifat data intelijen atau rahasia yang menjadi wewenang aparat penegak hukum dalam pengungkapannya.

Baca juga: Temui Mendagri, Ketua PPATK Bakal Bahas soal Rekening Kasino Kepala Daerah?

Selain itu, Kemendagri juga tidak berhak meminta informasi lebih detail kepada PPATK, karena itu merupakan wewenang aparat berwajib untuk mengklarifikasi kebenaran informasi yang disampaikan.

“Yang bisa kami lakukan meminta kira-kira gambaran umum ini kan adanya di media, otomatis kami meminta dari sumber langsung apakah benar seperti di media. Kalau benar, kira-kira modusnya seperti itu, pola-pola umum saja,” ujarnya.

“Setelah itu, kami akan gunakan untuk memperingatkan teman-teman kepala daerah yang lain supaya lebih hati-hati dan lebih efektif, efisien, dalam melaksanakan tata kelola keuangan negara,” tutup Tito.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X