Tumpak Tiba di Istana, Lima Calon Dewas KPK Siap Dilantik Jokowi

Kompas.com - 20/12/2019, 14:14 WIB
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (2003-2007) Tumpak Hatarongan Panggabean menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/12/2019) siang, satu jam sebelum pelantikan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. KOMPAS.com/IhsanuddinMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (2003-2007) Tumpak Hatarongan Panggabean menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/12/2019) siang, satu jam sebelum pelantikan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Tumpak Hatarongan Panggabean, Jumat (20/12/2019) siang, bertandang ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pengamatan Kompas.com, pria yang menjabat komisioner KPK pada periode 2003-2007 tersebut datang bersama sang istri.

Ia mengenakan jas hitam, lengkap dengan peci berwarna senada.

Kepada wartawan, Tumpak mengaku, akan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengawas KPK.

"Kira-kira tiga hari yang lalu (dihubungi Istana)," kata Tumpak.

Baca juga: Ini 5 Anggota Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi

Selain Tumpak, Presiden Jokowi direncanakan akan melantik empat tokoh lainnya sebagai Dewan Pengawas KPK.

Mereka yakni peneliti LIPI Syamsuddin Haris, mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho dan mantan Wakil Ketua MK Harjono.

Dengan datangnya Tumpak, maka seluruh tokoh yang akan dilantik Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK telah hadir.

Pelantikan akan berlangsung pukul 14.30 WIB di Istana Negara.

Pelantikan Tumpak cs ini akan berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2019: Tahun Kelam bagi KPK dan Pemberantasan Korupsi...

Dewan pengawas yang terdiri dari lima orang merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan penga was yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung.

Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan.

Selain itu, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X