Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Pesimistis dengan Kepemimpinan Firli Bahuri di KPK

Kompas.com - 20/12/2019, 14:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) pesimistis lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dilantik dapat membawa agenda pemberantasan korupsi ke arah yang lebih baik.

"Bagaimana mungkin kita sebagai masyarakat bisa percaya lima orang ini akan membawa KPK ke arah yang lebih baik?" ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/12/2019).

"Kita sebenarnya pesimis mereka punya visi terkait pemberantasan korupsi yang benar-benar akan membawa KPK ke arah yang lebih baik," lanjut dia.

Baca juga: Ini 5 Anggota Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi

Rasa pesimismenya itu didasari beberapa hal. Pertama, ICW menilai proses seleksi pimpinan KPK dilakukan oleh panitia seleksi yang bermasalah.

Misalnya, isi Pansel diduga kuat dekat dengan salah satu institusi penegak hukum, pansel dinilai tidak mengakomodir suara publik.

Pansel juga dinilai mengabaikan aspek integritas pada saat penjaringan pimpinan KPK.

Baca juga: Dilantik jadi Dewas KPK, Syamsuddin dan Artidjo Datangi Istana

Berikutnya, ICW juga menduga pimpinan KPK yang akan dilantik pada hari ini tidak memiliki integritas dan diyakini akan membawa KPK ke arah yang buruk.

"Hal ini terkonfirmasi ketika salah satu di antara pimpinan KPK tersebut diduga pernah melanggar kode etik. Selain itu juga tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan pada KPK (LHKPN)," kata Kurnia.

Belum lagi ditambah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang dinilai akan menyulitkan kerja Filri Bahuri dan kawan-kawan selaku pimpinan KPK.

Sebenarnya, tanpa UU itu pun Kurnia pesimistis lima orang pimpinan KPK dapat menuntaskan tumpukan kasus-kasus yang menjadi warisan pimpinan KPK periode 2015-2019.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2019: Tahun Kelam bagi KPK dan Pemberantasan Korupsi...

"Jadi lima orang pimpinan kita pesimis menuntaskan perkara besar, ditambah lagi dengan UU baru maka kita tidak percaya mereka bisa menuntaskan perkara besar, misalnya BLBI," ujar Kurnia.

Ia pun memastikan bahwa ICW akan mengawal kinerja lima orang pimpinan KPK serta lima orang Dewan Pengawas KPK yang dilantik Kamis ini.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akan melantik pimpinan KPK periode 2019-2023 di Istana Negara, Jumat pukul 14.30 WIB.

Baca juga: Jadi Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho: Ini Perintah

Mereka adalah Irjen Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar Nawawi Pomolango. Mereka menggantikan pimpinan KPK 2015-2019 yang habis masa jabatannya pada hari ini.

Pelantikan ini akan berbarengan dengan pelantikan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi.

Adapun serah terima jabatan pimpinan KPK dijadwalkan akan digelar di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 15.00 WIB usai pelantikan di Istana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com