Formappi Pertanyakan Alasan RUU Perlindungan Tokoh Agama-Minuman Alkohol Masuk Prolegnas

Kompas.com - 20/12/2019, 07:35 WIB
Ketua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menilai, sulit melihat manfaat dari rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Simbol dan Tokoh Agama dan Larangan Minuman Beralkohol yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

Menurut dia, DPR hanya sekadar ingin tampil gagah di depan publik dengan memasukan 50 RUU dalam prolegnas prioritas.

"Ada beberapa RUU yang seperti saya sebutkan di dalam tadi jadi RUU sekadar memenuhi daftar yang sekadar membuat publik kemudian mengatakan, 'wah, DPR kuat sekali membuat UU sampai 50 RUU, " kata Lucius di kantor Formappi, Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Ia pun mencontohkan RUU Larangan Minuman Beralkohol dan RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Agama.

Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol, Lucius mengatakan, pembahasannya sudah terlalu berlarut-larut sejak DPR periode lalu karena memang tidak memiliki nilai urgensi.

"Saya katakan itu karena RUU ini mestinya naskahnya proses pembahasannya sudah selesai di tahun 2015, tinggal kemudian waktu itu perdebatannya di nama RUU apakah masih pakai kata 'larangan' atau tidak," ujarnya.

"Tapi sampai satu periode kan tidak selesai atau tidak pernah disahkan. Lalu masuk lagi sekarang di periode 2020. Apa sih urgensinya? Kalau sulit menjelaskan urgensinya memang sulit untuk kemudian mencapai kata sepakat disahkan sebagai UU," lanjut Lucius.

Baca juga: Terduga Teroris yang Ditangkap di Ponorogo Dikenal sebagai Tokoh Agama

Kemudian, kata Lucius, hal yang sama juga tampak pada RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Agama. Ia menilai RUU tersebut berpotensi membawa dampak negatif terhadap keharmonisan umat beragama.

Sebab, menurut dia, RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Agama rawan disalahgunakan.

"Semestinya tokoh agama membawa damai. Mestinya orang yang paling depan menciptakan keharmonisan di hubungan antaragama dan sebagainya. Tapi kemudian kenapa mereka dilindungi?," katanya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X