Kompas.com - 19/12/2019, 19:47 WIB
Rapat bersama BPIP di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (19/12/2019) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMRapat bersama BPIP di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (19/12/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terpeleset lidah saat memanggil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri dengan sebutan ibu ketua umum ketika rapat bersama, di Kantor Wapres, Kamis (19/12/2019).

"Terima kasih... Selamat siang, Ibu Ketum," ujar Yasonna.

Sontak panggilan itu membuat para peserta rapat tertawa. 

Diketahui, Yasonna merupakan anak buah Megawati di PDI-P. Ia menjabat Ketua DPP PDI-P bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan.

"Wah, maaf, slip of the tongue tadi," ujar Yasonna.

Baca juga: Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Ia pun buru-buru meralat panggilan kepada Megawati dengan sebutan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rapat bersama BPIP diikuti sejumlah menteri di bawah koordinasi Kemenko Polhukam Mahfud MD. Para menteri yang hadir yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menko Polhukam Mahfud MD, Menpan RB Tjahjo Kumolo, dan sejumlah ketua lembaga negara lainnya.

Dalam rapat itu disepakati bahwa Kemenko Polhukam bekerja sama dengan BPIP memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada para pegawai di lembaga pemerintah.

Ia mengatakan dalam menguatkan pemahaman ideologi Pancasila, diperlukan pemahaman yang menyeluruh di tiap tingkatan pegawai pemerintah.

Karena itu, nantinya setiap kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam akan menyusun program penguatan pemahaman Pancasila dari pemahaman dasar hingga ke tataran praktis sesuai bidang kerja masing-masing.

Mahfud mengatakan penguatan pemahaman Pancasila penting dilakukan untuk menghadapi rongrongan ideologi yang mengancam keutuhan negara.

Baca juga: Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

"Yang penting kita harus sadar betul jangan sampai kita lemah dengan rongrongan ideologi lain, itu harus dilawan habis. Karena begitu terlanjur terjadi dan karena kelengahan dan terlanjur membesar kita menyesal semua karena itu harus ditangkal sejak sekarang," ujar Mahfud.

"Bukan hanya ASN, rakyat juga. Nanti sekolah-sekolah juga. Cuma ini (kebetulan yang dikoordinasi) Kemenko (Polhukam). Nanti kalau sudah Menko PMK, itu sudah menyangkut ke rakyat, ke sekolah-sekolah, ke perguruan-perguruan tinggi," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X