Saat Menkumham Sebut Megawati "Ibu Ketum" di Rapat BPIP

Kompas.com - 19/12/2019, 19:47 WIB
Rapat bersama BPIP di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (19/12/2019) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMRapat bersama BPIP di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (19/12/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terpeleset lidah saat memanggil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Megawati Soekarnoputri dengan sebutan ibu ketua umum ketika rapat bersama, di Kantor Wapres, Kamis (19/12/2019).

"Terima kasih... Selamat siang, Ibu Ketum," ujar Yasonna.

Sontak panggilan itu membuat para peserta rapat tertawa. 

Diketahui, Yasonna merupakan anak buah Megawati di PDI-P. Ia menjabat Ketua DPP PDI-P bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan.

"Wah, maaf, slip of the tongue tadi," ujar Yasonna.

Baca juga: Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Ia pun buru-buru meralat panggilan kepada Megawati dengan sebutan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Rapat bersama BPIP diikuti sejumlah menteri di bawah koordinasi Kemenko Polhukam Mahfud MD. Para menteri yang hadir yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menko Polhukam Mahfud MD, Menpan RB Tjahjo Kumolo, dan sejumlah ketua lembaga negara lainnya.

Dalam rapat itu disepakati bahwa Kemenko Polhukam bekerja sama dengan BPIP memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada para pegawai di lembaga pemerintah.

Ia mengatakan dalam menguatkan pemahaman ideologi Pancasila, diperlukan pemahaman yang menyeluruh di tiap tingkatan pegawai pemerintah.

Karena itu, nantinya setiap kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam akan menyusun program penguatan pemahaman Pancasila dari pemahaman dasar hingga ke tataran praktis sesuai bidang kerja masing-masing.

Mahfud mengatakan penguatan pemahaman Pancasila penting dilakukan untuk menghadapi rongrongan ideologi yang mengancam keutuhan negara.

Baca juga: Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

"Yang penting kita harus sadar betul jangan sampai kita lemah dengan rongrongan ideologi lain, itu harus dilawan habis. Karena begitu terlanjur terjadi dan karena kelengahan dan terlanjur membesar kita menyesal semua karena itu harus ditangkal sejak sekarang," ujar Mahfud.

"Bukan hanya ASN, rakyat juga. Nanti sekolah-sekolah juga. Cuma ini (kebetulan yang dikoordinasi) Kemenko (Polhukam). Nanti kalau sudah Menko PMK, itu sudah menyangkut ke rakyat, ke sekolah-sekolah, ke perguruan-perguruan tinggi," lanjut dia.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X