PSHK Pesimistis DPR Selesaikan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

Kompas.com - 19/12/2019, 18:39 WIB
Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi di Kantor PSHK, Puri Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariDirektur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi di Kantor PSHK, Puri Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, pesimistis DPR akan mencapai target merampungkan 50 rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) Prioritas 2020.

Fajri menilai, penyusunan prolegnas yang hanya memakan waktu beberapa bulan itu tidak ideal.

"Saya pikir penyusunan prolegnas hanya dalam beberapa bulan itu tidak ideal, bahkan ini untuk menyusun untuk lima tahun ke depan," kata Fajri di Kantor PSHK, Puri Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

Fajri mengatakan, pada tahun pertama sebaiknya DPR fokus dalam penyusunan prolegnas, sehingga lebih leluasa menjaring RUU yang layak masuk prolegnas prioritas dan prolegnas periode 2019-2024.

"Tahun pertama itu, seharusnya, maksimal bikin prolegnas saja. Tidak perlu ada RUU yang dibahas tidak masalah, kecuali dia yang dianggap sangat urgent yaitu tiga RUU omnibus law itu," ucap Fajri.

"Saya pikir oke kalau itu dianggap urgent fokus saja di situ. Yang lain biarlah disusun oleh prolegnas yang ada di 2021," ujarnya.

Baca juga: RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas, Komnas HAM Ingatkan Tiga Pasal Kontroversial

Fajri menyinggung target DPR periode sebelumnya sebanyak 55 RUU pada Prolegnas Prioritas 2019. Namun, dari target itu, hanya 11 RUU yang berhasil disahkan menjadi undang-undang.

Oleh karena itu, ia berharap, DPR periode ini lebih efektif merencanakan penyusunan prolegnas.

"Jadi ini akan ada sisa nih. Ada sisa kalau RUU-nya enggak dibahas, tapi ada juga yang dibahas tapi enggak beres-beres," ucap Fajri.

"Itu pun anggarannya sudah dipakai, nah ini yang harus dipikirkan apakah efektif kalau prioritasnya 20 saja," kata dia.

DPR RI menunda pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Baca juga: Formappi: Prolegnas Jadi Keranjang Sampah DPR Tampung Usulan RUU

Penundaan itu berdasarkan usul dan pandangan dari fraksi-fraksi di DPR yang disampaikan pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin (16/12/2019).

"Keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Desember 2019 menyetujui untuk mengagendakan penetapan prolegnas 2020-2024," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Ibnu Multazam dalam rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

"Sedangkan prolegnas prioritas 2020 penetapannya ditunda pada Masa Persidangan II tahun 2019-2020 berdasarkan masukan dan pandangan dari beberapa fraksi," ucap dia.

Padahal, 50 Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas 2020 telah disepakati dalam rapat Baleg DPR pada Kamis (5/12/2019). Keputusan itu bersamaan dengan penetapan Prolegnas 2020-2024.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 1000 Spesimen per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 1000 Spesimen per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Nasional
KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X