Kompas.com - 19/12/2019, 16:34 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024 yang telah disahkan DPR dalam rapat paripurna, Selasa (17/12/2019).

Ketua Formappi Lucis Karus mengibaratkan prolegnas jadi keranjang sampah DPR untuk menampung seluruh usul rancangan undang-undang (RUU) baik dari DPR, DPD, maupun pemerintah.

Menurutnya, jumlah 248 RUU yang masuk dalam prolegnas 2020-2024 tidak masuk akal.

Baca juga: Tok! DPR Sahkan 248 UU Prolegnas 2020-2024

"Lalu (DPR) menjadikan prolegnas ini sebagai keranjang sampah. Semua usulan ditampung sehingga tidak ada yg marah. Ini masih karakter DPR sebelumnya yang kemudian menjadikan prolegnas itu hanya sebagai tempat untuk menampung usulan-usulan tanpa pernah bisa dijelaskan urgensi RUU yang masuk dalam prolegnas itu untuk kepentingan bangsa," kata Lucius di kantor Formappi, Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2019).

Padahal, kata dia, rekomndasi Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan agar DPR mementingkan kualitas daripada kuantitas RUU.

Lucius menyebut DPR masih mengulang kesalahan yang sama. Menurut dia, daftar panjang RUU dalam prolegnas 2020-2024 itu hanya jadi pajangan yang belum tentu dibahas dan diselesaikan DPR.

"Prolegnas hanya tumpukan atau daftar RUU usulan yang kemudian dipajang dalam prolegnas. Syukur-syukur kalau nanti bisa dibahas, tapi kalau tidak juga syukur bahwa DPR bisa dapatkan anggaran karena sudah masuk dalam prolegnas," ujarnya.

Peneliti bidang pengawasan Formappi M Djadijono pun mengatakan banyaknya RUU yang masuk prolegnas hanya merupakan upaya DPR agar tampak 'tancap gas' di awal masa kerja.

Ia menilai DPR sendiri tak mampu menjelaskan urgensi RUU yang masuk dalam daftar prolegnas.

Baca juga: DPR Tunda Pengesahan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

"Tancap gas memang, dari sisi legislasi, dari sisi penataan kelembagaan, dari sisi fungsi anggaran, dari sisi pengawasan, semuanya tampak tancap gas," kata Djadijono.

"Tetapi tancap gasnya itu ternyata belum ada buktinya, bahkan ada tancap gas yang cenderung bisa melangkahi rambu-rambu, terutama terkait dengan masalah penyusunan prioritas," tegasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X