Temuan adanya kepala daerah yang diduga mencuci uang di kasino luar negeri sangat mengejutkan. Bagaimana awalnya temuan ini terungkap? Dan berapa banyak kepala daerah yang diduga melakukan pencucian uang?
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan yang diduga dilakukan oleh sejumlah kepala daerah. PPATK menyebut ada kepala daerah yang diduga menyimpan uang di rekening kasino yang berada di luar negeri. Ketua PPATK mengatakan penempatan dana di luar negeri merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam tindak pidana pencucian uang.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung PPATK untuk terus menelusuri dugaan pencucian uang lewat kasino yang dilakukan kepala daerah dan meneruskannya ke aparat hukum. Jika terbukti, ia ingin kepala daerah itu dipidana. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan berkoordinasi dengan PPATK tentang temuan itu. Tito juga mempersilakan penegak hukum melakukan penyelidikan dari temuan PPATK dan Kemendagri bisa melakukan penyelidikan lewat inspektorat dalam rangka pengawasan.
Diberitakan sebelumnya, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada mengkritisi proses penjaringan Dewan Pengawas KPK.
Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai, proses seleksi Dewan Pengawas dilakukan Jokowi tanpa melalui proses yang transparan, independen, dan akuntabel.
Hal itu membuat independensi mereka pun dipertanyakan kala menjabat posisi tersebut nantinya.
"Meskipun Presiden mengatakan Dewas KPK akan diisi oleh sosok-sosok yang baik, tetapi prosesnya tidak partisipatif dan tidak transparan. Presiden asal main tunjuk," kata Zainur kepada Kompas.com.
Namun, sejak awal, Zainur memang menolak konsep Dewan Pengawas ini. Pasalnya, ada wewenang pro justicia yang diberikan kepada mereka sehingga muncul kekhawatiran adanya intervensi hukum di dalamnya.
Baca juga: Istana: Dewan Pengawas KPK Manusia Separuh Dewa
Selain itu, ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK merupakan orang-orang kepercayaan kepala negara sehingga dikhawatirkan lembaga baru itu justru akan menjadi pintu masuk presiden untuk mengendalikan KPK.
Hal senada disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Menurut dia, siapa pun sosok yang akan menjabat posisi itu tidak akan memengaruhi penilaiannya terhadap independensi keberadaan Dewan Pengawas.
"Siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Dewan Pengawas KPK tidak akan mengurangi sedikit pun penilaian kami bahwa Presiden tak memahami bagaimana cara memperkuat KPK dan memang berniat untuk menghancurkannya," kata Kurnia saat dihubungi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.