Polri: Penyelenggaraan Pilkada Berpotensi Timbulkan Konflik Sosial

Kompas.com - 19/12/2019, 11:13 WIB
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Irjen Agus Andrianto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Irjen Agus Andrianto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menyebutkan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Seperti diketahui, Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2020.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Irjen Agus Andrianto menuturkan, potensi terjadinya konflik tersebut semakin meningkat dengan perkembangan media sosial.

Hal itu disampaikan Agus saat membacakan sambutan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis di acara seminar bertajuk "Strategi Manajemen Media di Era Disrupsi 4.0 untuk Indonesia Maju.

Baca juga: Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif

"Pengalaman sebelumnya, pilkada serentak berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri," ungkap Agus di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

"Ditambah dengan perkembangan medsos sehingga kepentingan politik dapat berimplikasi pada terjadinya konflik sosial baik horizontal maupun vertikal," sambung dia.

Berdasarkan catatan Polri, sepanjang tahun 2018 terjadi 29 peristiwa konflik sosial.

Kemudian, pada Januari-Juni 2019, Polri mencatat terjadi 26 peristiwa konflik sosial.

Baca juga: Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Menurut Agus, ada pula konflik sosial yang disebabkan karena pengaruh media sosial. Namun, ia tidak menyebutkan peristiwa yang dimaksud.

Selain itu, Agus menuturkan, potensi ancaman lainnya dalam pilkada serentak yaitu sabotase dan terorisme.

Menurutnya, tantangan selama penyelenggaraan pilkada diperparah dengan perkembangan teknologi yang serba cepat, keterbukaan tanpa batas, dan kerap mengabaikan norma yang berlaku.

Baca juga: Anggaran Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Lebih dari Rp 15 Triliun

Kondisi itu akan diperkeruh apabila aparat penegak hukum tidak tampil dalam melindungi bangsa dan negara.

Maka dari itu, Agus mengatakan dibutuhkan manajemen media yang efektif dan efisien.

"Oleh karena itu, diperlukan diskursus mengenai manajemen media yang efektif dan efisien dalam masa sekarang, di mana dikenal dengan era disrupsi 4.0 sebagai implikasi dari revolusi industri," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X