Polri: Penyelenggaraan Pilkada Berpotensi Timbulkan Konflik Sosial

Kompas.com - 19/12/2019, 11:13 WIB
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Irjen Agus Andrianto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Irjen Agus Andrianto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menyebutkan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Seperti diketahui, Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2020.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Irjen Agus Andrianto menuturkan, potensi terjadinya konflik tersebut semakin meningkat dengan perkembangan media sosial.

Hal itu disampaikan Agus saat membacakan sambutan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis di acara seminar bertajuk "Strategi Manajemen Media di Era Disrupsi 4.0 untuk Indonesia Maju.

Baca juga: Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif

"Pengalaman sebelumnya, pilkada serentak berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri," ungkap Agus di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

"Ditambah dengan perkembangan medsos sehingga kepentingan politik dapat berimplikasi pada terjadinya konflik sosial baik horizontal maupun vertikal," sambung dia.

Berdasarkan catatan Polri, sepanjang tahun 2018 terjadi 29 peristiwa konflik sosial.

Kemudian, pada Januari-Juni 2019, Polri mencatat terjadi 26 peristiwa konflik sosial.

Baca juga: Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Menurut Agus, ada pula konflik sosial yang disebabkan karena pengaruh media sosial. Namun, ia tidak menyebutkan peristiwa yang dimaksud.

Selain itu, Agus menuturkan, potensi ancaman lainnya dalam pilkada serentak yaitu sabotase dan terorisme.

Menurutnya, tantangan selama penyelenggaraan pilkada diperparah dengan perkembangan teknologi yang serba cepat, keterbukaan tanpa batas, dan kerap mengabaikan norma yang berlaku.

Baca juga: Anggaran Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Lebih dari Rp 15 Triliun

Kondisi itu akan diperkeruh apabila aparat penegak hukum tidak tampil dalam melindungi bangsa dan negara.

Maka dari itu, Agus mengatakan dibutuhkan manajemen media yang efektif dan efisien.

"Oleh karena itu, diperlukan diskursus mengenai manajemen media yang efektif dan efisien dalam masa sekarang, di mana dikenal dengan era disrupsi 4.0 sebagai implikasi dari revolusi industri," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Nasional
Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Nasional
Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

Nasional
PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X