Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Lawan Sudding, Kini OSO Berhadapan dengan Wiranto di Hanura...

Kompas.com - 19/12/2019, 08:51 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

OSO versus Wiranto

Ribut-ribut antara OSO dan Wiranto mulai tampak kian nyata tak lama setelah gelaran Pemilu 2019. OSO menuding Wiranto jadi penyebab gagalnya Partai Hanura lolos ke Senayan.

Tudingan itu dilemparkan OSO saat acara buka puasa bersama dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Wiranto yang merupakan pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura telah melakukan pembiaran terhadap partai.

Apalagi, kata OSO, Wiranto yang kala itu menjabat sebagai Menko Polhukam terkesan tidak memahami situasi politik di internal Hanura.

"Iyalah. Karena dia kan Menko Polhukam masa dia tidak tahu situasi politik partainya sendiri. Ya kan? Dia biarin gitu," kata OSO kepada wartawan seusai menggelar buka puasa bersama di rumahnya di Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: OSO: Wiranto Menko Polhukam, Masa Tak Tahu Situasi Politik Partainya

Menanggapi itu, Wiranto mengaku merasa bersalah lantaran sudah menunjuk OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Ia menyatakan, semestinya dirinya selaku pendiri partai justru merupakan orang yang paling sedih lantaran Partai Hanura tak lolos ke DPR.

Sebab, sejak 10 tahun Partai Hanura berdiri, baru pada Pemilu 2019 partai itu gagal ke Senayan.

"Saya sebagai pendiri partai, sepuluh tahun mendirikan partai ini dan sudah dua kali lolos. Yang paling sedih kan saya sebagai pendiri kalau kita bicara yang paling sedih," ujar Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Wiranto: Kesalahan Saya Cuma Satu, Menunjuk Pak OSO Jadi Ketua Umum Hanura

Kini, menjelang akhir 2019, Hanura menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III pada 17-18 Desember 2019. Agenda Munas adalah pemilihan ketua umum baru.

OSO menjadi satu-satunya calon ketua umum. Lewat Munas, ia pun ditetapkan sebagai Ketua Umum Hanura 2019-2024 secara aklamasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com