Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Wiranto dan OSO Dinilai Kian Rugikan Hanura

Kompas.com - 19/12/2019, 07:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, konflik yang terjadi di internal Hanura antara kubu Wiranto dengan kubu Oesman Sapta Odang (OSO) bukan kabar baik.

Karena konflik tersebut, Hanura sebagai partai yang namanya tak terlalu besar justru kian dirugikan.

"Konflik Hanura ini cukup merugikan. Merugikan Hanura secara umum," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2019).

"Jadi konflik antara OSO dan Wiranto itu tak menghasilkan apapun, justru membuat partai ini akan semakin mengecil," lanjutnya.

Baca juga: Fakta-fakta Konflik Hanura Kubu OSO Vs Wiranto Sepanjang 2019

Adi berpendapapat, Hanura sejak lama memang tak fokus membangun partai. Hanura justru disibukkan dengan dinamika internal antar sesama elite.

Akibatnya, masyarkat pun enggan memberikan kepercayaan mereka, sehingga perolehan suara Hanura pada Pemilu 2019 turun secara signifikan dibandingkan pemilu periode sebelumnya.

"Ini yang menurut saya konflik apapun di partai politik itu tidak pernah menguntungkan secara politik, apalagi ini partai kecil, udah nggak lolos Senayan, ributnya nggak selesai-selesai," ujar Adi.

Adi mengatakan, konflik internal Hanura ini tak bisa dipisahkan dari penunjukan OSO sebagai ketua umum.

Baca juga: Wiranto Bantah Jual Partai Hanura ke OSO Rp 200 Miliar

Kala itu, Wiranto melepaskan jabatannya sebagai ketum dan menyerahkannya pada OSO yang sebenarnya bukan kader Hanura. OSO, ditunjuk sebagai partai lantaran saat itu namanya dinilai besar di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Ini adalah bagian dari proses rekruitmen elite yang sejak awal tidak terlampau melihat kaderisasi," kata Adi.

Jika konflik internal Hanura terus berlangsung, menurut Adi, akan semakin berat bagi partai itu lolos ke Parlemen.

"Makin berat lolos ke Senayan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua Umum Hanura Wiranto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Baca juga: Wiranto Sebut Pemilihan OSO Jadi Ketum Hanura pada 2016 Rekayasa

Wiranto memutuskan mundur dari struktur kepengurusan partai, karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Ketua Wantimpres Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.

"Saat ini, saya menyatakan mundur dari Ketua Dewan Pembina Hanura. Mengapa? Ini kesadaran saya. Saya selalu berorientasi kepada tugas pokok saya. Saat ini, saya ditugaskan Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden," kata Wiranto saat menggelar konferensi pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Wiranto tak ingin disebut bahwa dirinya dipecat dari Partai Hanura. Apalagi, disebut mengkhianati partai.

"Jadi, diputar-putar. Wiranto dipecat, Wiranto mengkhianati partai, jangan. Saya sudah duluan ini," ujarnya.

Baca juga: Diminta Wiranto Mundur dari Ketum Hanura, OSO: Bukan Urusannya

Sementara itu, Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji mengatakan, Wiranto sudah tidak menjadi Ketua Dewan Pembina Hanura sejak Oesman Sapta Odang (OSO) menjabat ketua umum pada 2015.

Ia menjelaskan, sejak OSO menjadi ketua umum, tidak ada jabatan dewan pembina di dalam struktur kepengurusan Hanura.

Karena itu, menurut dia, tidak pantas apabila Wiranto menyebut dirinya mengundurkan diri. Ongen menyebutkan, pengunduran diri itu tidak layak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com