Kompas.com - 19/12/2019, 07:49 WIB
Oesman Sapta Odang dan Wiranto di acara syukuran Hanura Kompas.com/Rakhmat Nur HakimOesman Sapta Odang dan Wiranto di acara syukuran Hanura

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, konflik yang terjadi di internal Hanura antara kubu Wiranto dengan kubu Oesman Sapta Odang (OSO) bukan kabar baik.

Karena konflik tersebut, Hanura sebagai partai yang namanya tak terlalu besar justru kian dirugikan.

"Konflik Hanura ini cukup merugikan. Merugikan Hanura secara umum," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2019).

"Jadi konflik antara OSO dan Wiranto itu tak menghasilkan apapun, justru membuat partai ini akan semakin mengecil," lanjutnya.

Baca juga: Fakta-fakta Konflik Hanura Kubu OSO Vs Wiranto Sepanjang 2019

Adi berpendapapat, Hanura sejak lama memang tak fokus membangun partai. Hanura justru disibukkan dengan dinamika internal antar sesama elite.

Akibatnya, masyarkat pun enggan memberikan kepercayaan mereka, sehingga perolehan suara Hanura pada Pemilu 2019 turun secara signifikan dibandingkan pemilu periode sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini yang menurut saya konflik apapun di partai politik itu tidak pernah menguntungkan secara politik, apalagi ini partai kecil, udah nggak lolos Senayan, ributnya nggak selesai-selesai," ujar Adi.

Adi mengatakan, konflik internal Hanura ini tak bisa dipisahkan dari penunjukan OSO sebagai ketua umum.

Baca juga: Wiranto Bantah Jual Partai Hanura ke OSO Rp 200 Miliar

Kala itu, Wiranto melepaskan jabatannya sebagai ketum dan menyerahkannya pada OSO yang sebenarnya bukan kader Hanura. OSO, ditunjuk sebagai partai lantaran saat itu namanya dinilai besar di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Ini adalah bagian dari proses rekruitmen elite yang sejak awal tidak terlampau melihat kaderisasi," kata Adi.

Jika konflik internal Hanura terus berlangsung, menurut Adi, akan semakin berat bagi partai itu lolos ke Parlemen.

"Makin berat lolos ke Senayan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua Umum Hanura Wiranto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Baca juga: Wiranto Sebut Pemilihan OSO Jadi Ketum Hanura pada 2016 Rekayasa

Wiranto memutuskan mundur dari struktur kepengurusan partai, karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Ketua Wantimpres Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.

"Saat ini, saya menyatakan mundur dari Ketua Dewan Pembina Hanura. Mengapa? Ini kesadaran saya. Saya selalu berorientasi kepada tugas pokok saya. Saat ini, saya ditugaskan Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden," kata Wiranto saat menggelar konferensi pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Wiranto tak ingin disebut bahwa dirinya dipecat dari Partai Hanura. Apalagi, disebut mengkhianati partai.

"Jadi, diputar-putar. Wiranto dipecat, Wiranto mengkhianati partai, jangan. Saya sudah duluan ini," ujarnya.

Baca juga: Diminta Wiranto Mundur dari Ketum Hanura, OSO: Bukan Urusannya

Sementara itu, Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji mengatakan, Wiranto sudah tidak menjadi Ketua Dewan Pembina Hanura sejak Oesman Sapta Odang (OSO) menjabat ketua umum pada 2015.

Ia menjelaskan, sejak OSO menjadi ketua umum, tidak ada jabatan dewan pembina di dalam struktur kepengurusan Hanura.

Karena itu, menurut dia, tidak pantas apabila Wiranto menyebut dirinya mengundurkan diri. Ongen menyebutkan, pengunduran diri itu tidak layak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.