Romy Mengaku Tanya Khofifah soal Restu agar Haris Hasanuddin Jadi Kakanwil Kemenag

Kompas.com - 19/12/2019, 03:46 WIB
Sidang pemeriksaan ahli yang meringankan untuk terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy, Rabu (18/12/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan ahli yang meringankan untuk terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy, Rabu (18/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romy mengaku pernah bertanya ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa apakah ia benar merestui Haris Hasanuddin diusahakan menjadi Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.

Menurut Romy, ia pernah menanyakan itu saat menghadiri sebuah kegiatan dan duduk bersebelahan dengan Khofifah. 

Sebab, ia mengaku menerima usulan nama Haris dari sejumlah pihak yang mengklaim nama Haris akan direstui Khofifah.

Hal itu diungkap Romy saat menjalani pemeriksaan terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

"Saya bilang, karena ini bawa nama njenengan, makanya saya konfirmasi betul enggak Haris sudah atas restu Bu Khofifah? Dan Bu Khofifah mengatakan itu permintaan Kiai Asep (seorang pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur), Gus, dibantu saja. Ya sudah," kata dia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Romahurmuziy Mengaku Serahkan Keputusan Calon Kakanwil Kemenag Jatim ke Lukman Hakim

Romy mengungkapkan, sebelumnya mertua Haris Hasanuddin bernama M Roziqi pernah memintanya agar membantu Haris menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur definitif.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengingat Haris saat itu merupakan pelaksana tugas saja.

Atas permintaan itu, Romy bertanya ke Roziqi apakah permintaan itu sudah sejalan dengan seluruh tokoh di Jawa Timur.

Sebab, ia menyadari bahwa Roziqi pernah menjadi ketua tim pemenangan Khofifah Indar Parawansa dalam Pilkada.

"Maka kemudian Roziqi menjawab, kalau itu kaitannya dengan kiai akan bilang sendiri sama Gus Romy, maksudnya Kiai Asep. (Roziqi bilang) Tapi kalau soal Bu Khofifah, Gus Romy bisa konfirmasi langsung," kata Romy menirukan pesan Roziqi.

Romy tak tahu mengapa Roziqi menyampaikan permintaan itu kepada dirinya. Meski demikian, sebagai ketua umum partai, ia merasa berhak mendengar aspirasi dari berbagai pihak.

"Pak Roziqi keluar dan tidak lama Kiai Asep masuk, dia dengan bahasa sama juga menitipkan Haris Hasanuddin untuk dibantu menjadi Kanwil definitif dengan mengatakan itu santri saya. Pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Kiai Asep, bagaimana Bu Khofifah, Pak Kiai? Dibilang nanti sampeyan konfirmasi langsung, nanti saya pastikan enggak ada masalah," ujar dia.

Oleh karena itulah, ia menanyakan permintaan Roziqi dan Asep tersebut ke Khofifah.

Dalam persidangan sebelumnya, Khofifah yang sempat bersaksi untuk Romy merasa tidak pernah merekomendasikan nama Haris Hasanuddin.

Hanya saja, Khofifah mengaku pernah dimintai tolong untuk menanyakan persoalan Haris oleh salah satu pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur bernama Asep Saifuddin Chalim.

Khofifah menuturkan, Asep memintanya via telepon untuk menanyakan ke Romy soal perkembangan nominasi Haris.

Dalam perkara ini, Romy didakwa menerima suap Rp 325 juta bersama-sama mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari mantan Kepala Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Baca juga: Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Kemudian, ia juga didakwa menerima Rp 91,4 juta dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

Berdasarkan fakta persidangan sebelumnya, Muafaq saat bersaksi untuk Romy mengaku memberi uang Rp 50 juta ke Romy. Sedangkan sisanya Rp 41,4 juta untuk Abdul Wahab.

Berdasarkan dakwaan jaksa, pemberian dari Haris dan Muafaq dimaksudkan agar Romy bisa memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti keduanya.

Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara, Muafaq ingin menjadi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Nasional
Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X