Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Wiranto Mundur dari Ketum Hanura, OSO: Bukan Urusannya

Kompas.com - 18/12/2019, 19:32 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) diminta mantan ketua dewan pembina Partai Hanura Wiranto mundur dari jabatannya.

Menanggapi itu, OSO meminta Wiranto tidak lagi ikut campur soal urusan internal Hanura.

"Itu bukan urusan dia. Itu urusan Munas (Musyawarah Nasional). Munas meminta saya kembali (sebagai ketua umum)," kata OSO di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Lewat Munas III Hanura, OSO kembali terpilih sebagai Ketua Umum Hanura 2019-2024 secara aklamasi.

Baca juga: Anggap Kepemimpinan OSO Tak Sah, Kubu Wiranto Akan Gelar Munaslub

OSO pun diberikan mandat sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan DPP Hanura 2019-2024.

OSO membantah soal janji dengan Wiranto untuk menjabat sebagai Ketua Umum Hanura hanya sampai 2019.

"Kalau pakta integritas itu adalah yamg kita ungkapkan kepada pernyataan tidak boleh mengkhianati partai, tidak boleh melakukan kebohongan-kebohongan, opsi-opsi yang bertentangan dengan AD/ART," jelasnya.

"Di luar itu, itu komitmen pribadi yang tidak menyangkut di dalam mekanisme organisasi partai. Karena partai itu punya AD/ART. Dan kekuasaan teritnggi itu adalah di Munas ini," lanjut OSO.

Soal penurunan suara Partai Hanura di Pemilu 2019 yang disinggung Wiranto, OSO menyatakan ada yang menyabotase partai Hanura. Menurutnya, Hanura bakal meraup banyak suara jika tidak ada gangguan.

"Itu kalau tidak diganggu. Kalau tidak diganggu itu akan luar bisa terjadi. Tapi kalau diganggu, disabot (disabotase) segala macam, akibatnya yang menjadi korban mereka-mereka semua (DPD Hanura)," sebutnya.

Diberitakan, Wiranto meminta OSO mundur dari jabatan Ketua Umum Hanura.

Wiranto mengatakan dalam pakta integritas yang ditandatangani OSO dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016, disepakati bahwa mantan Ketua DPD itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Wiranto sampai 2019.

Baca juga: Wiranto Minta OSO Mundur dari Ketum Hanura

"Saksinya ada Subagyo HS, beliau (OSO) akan menggantikan saya. Beliau menjabat Ketum sampai tahun 2019," kata Wiranto di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12).

Wiranto menjelaskan, dalam pakta integritas itu juga disebutkan bahwa OSO berjanji akan taat pada AD/ART partai hingga meningkatkan suara Hanura di Pemilu 2019.

"Dan akan menambah suara di DPR pada pemilu yang akan datang, akan memasukkan teman-teman di DPD untuk menjadi caleg Hanura, paling tidak 36 orang, malah ditambah menjadi 50 orang, Pak Subagyo dengar sendiri," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com