Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Anak Presiden Masa Enggak Boleh Maju Pilkada

Kompas.com - 18/12/2019, 19:27 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Trimedya Panjaitan menuturkan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, mempunyai hak untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo.

Hal itu ia katakan dalam menanggapi tudingan munculnya dinasti politik Presiden Jokowi.

"Itu kan hak asasi tiap orang. Kalau dia merasa cocok, dia maju, masa dia anak presiden, anak ini enggak boleh. Yang penting dia akan diuji rakyat milih dia enggak," ujar Trimedya usai Diskusi Publik di Cikini, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Anak dan Menantu Jokowi Maju Pilkada, Istana: Jangan Anggap Dinasti Politik

Trimedya mengatakan, masyarakat Solo bisa saja tidak memilih Gibran kendati Ayahnya seorang presiden.

Hal seperti ini terjadi pada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2017 lalu.

Ketika itu, AHY yang berpasangan dengan Sylviana Murni gagal memperoleh suara terbanyak.

Menurut Trimedya, meski AHY mendapat dukungan langsung oleh Ayahnya yang merupakan mantan orang nomor satu di Indonesia, namun masyarakat ibu kota tidak memenangkannya.

Baca juga: Agus Yudhoyono Sangkal Isu Dinasti Politik

Trimedya menuturkan, jika masyarakat memercayakan Gibran dan menantu Jokowi, Bobby Nasution yang bertarung di Pilkada Medan, tandanya mereka memang mempuni.

Menurutnya, yang perlu diperhatikan terkait majunya Bobby dan Gibran adalah jangan sampai ada penggalangan kekuatan tanpa adanya kontrol masyarakat.

"Yang harus dijaga jangan sampai dalam proses pemilihan ada galang kekuatan untuk memenangkan, harus dikontrol oleh rakyat. Kalau tertarik sama program-programnya, masa enggak boleh maju," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Baca juga: Gibran Rakabuming Raka: Kalau Dinasti Politik, Saya Kemarin Minta Jadi Menteri

Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, awalnya dikenal sebagai seorang yang antipolitik.

Bahkan, suami dari Selvi Ananda itu beranggapan sebagai seorang pengusaha, dirinya bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat tanpa harus terjun ke dunia politik.

Namun, beberapa tahun terakhir, ayah Jan Ethes Srinarendra tersebut berubah pikiran. Dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha, Gibran ingin menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kiprah politiknya.

Terlebih lagi, setelah bertemu dengan Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, Gibran menyatakan siap terjun ke dunia politik.

Gibran pun mendaftar sebagai anggota PDI-P untuk maju pada Pilkada Solo 2020.

"Beberapa tahun terakhir ini saya mulai bertemu banyak orang. Saya beranggapan bahwa kalau begini-gini terus, orang yang bisa saya bantu itu cuma ya begini-gini saja," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2019).

"Misal saya punya CSR. Saya punya les Inggris gratis muridnya sudah ribuan. Kalau saya cuma jadi pengusaha, yang bisa saya bantu cuma ribuan saja. Kalau saya bisa masuk politik, yang bisa saya bantu ya kalau di Solo 600.000 orang melalui kebijakan saya," kata dia.

Baca juga: 4 Fakta Elektabilitas Gibran di Pilkada Solo, Urutan Kedua hingga Hasil Survei Internal Berbeda

Sebagai wujud keseriusannya maju pada Pilkada Solo 2020, Gibran mengatakan akan menyerahkan beberapa bisnis kepada sang adik, Kaesang Pengarap.

Gibran diketahui telah mendaftarkan diri sebagai anggota PDI-P Kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah Gibran untuk maju pada Pilkada Solo 2020.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com